Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menerbitkan peraturan penggantian calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Buat saja Peraturan KPU (PKPU) karena untuk mengisi kekosongan hukum," kata Jimly di Kantor Wakil Presiden, Jakarta pada Kamis, 29 Maret 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Jimly berpendapat PKPU lebih tepat dibandingkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) lantaran sudah terlalu banyak jumlahnya.
Penggantian calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sejumlah calon peserta pilkada 2018 menjadi tersangka. Sejumlah pihak pun mengusulkan pembuatan aturan baru untuk mengganti calon kepala daerah tersebut agar tak ada calon yang berstatus tersangka. Usulan tersebut diantaranya datang dari Kementerian Dalam Negeri dan KPK.
Jimly mengatakan, KPU tak perlu khawatir aturan tersebut ditunjau ulang ke Mahkamah Agung. Selama putusan MA belum keluar, aturan tersebut berlaku dengan sah. Jika terbukti menyalahi aturan, PKPU yang telah dibuat dapat dibatalkan.
KPU juga diminta tidak khawatir harus membuat ulang PKPU karena keburu dibatalkan MA. Jimly optimistis peraturan yang dibuat KPU mampu mengisi kekosongan hukum sampai tiga bulan ke depan sebelum pencoblosan. "Jadi untuk kebutuhan tiga bulan itu sudah terpenuhi karena untuk judicial review di MA butuh waktu tiga bulan juga," kata dia.
Kalau perlu, kata Jimly, KPU juga bisa membuat aturan untuk mendiskualifikasi calon kepala daerah yang terjerat hukum, meski belum ada putusan inkrah. "Misalnya nanti digugat orang calon yang tersangka itu, dia kan sudah masuk penjara. Bagaimana dia menggugat," ujarnya.
Menurut Jimly, KPU tak perlu ragu. Terlebih jika calon kepala daerah itu terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. "OTT itu tertangkap basah. Jadi sudah pasti terpidana pada saatnya," kata dia.
Foto 
