Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Serangan siber berupa ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS2 menyebabkan lumpuhnya server beberapa lembaga dan kementerian, dengan dampak terparah pada Ditjen Imigrasi yang harus melayani penumpang pesawat dan kapal yang akan ke luar negeri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ariandi Putra, mengatakan gangguan mulai terjadi sejak 17 Juni 2024, dan memuncak ketika pihak yang mengaku sebagai peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS. Berikut kilas balik peristiwanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"BSSN menemukan adanya upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender yang terjadi mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB sehingga memungkinkan aktivitas malicious dapat berjalan," kata Ariandi dalam keterangannya, Senin, 24 Juni 2024.
Ariandi menjelaskan, ransomware tersebut bekerja dengan menonaktifkan Windows Defender (sistem keamanan) sehingga memungkinkan file berbahaya terpasang pada sistem. Ransomware mulai masuk pada 17 Juni, dan aktivitas mencurigakan mulai terdeteksi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54.
Aktivitas mencurigakan tersebut termasuk pemasangan file berbahaya pada sistem, penghapusan file penting, dan penonaktifan layanan yang sedang berjalan. File yang berkaitan dengan storage seperti VSS, Hyper V Volume, VirtualDisk, dan Veaam vPower NFS mulai dinonaktifkan dan tidak bisa beroperasi.
"Tepatnya Windows Defender berhasil dilumpuhkan pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 00.55 sehingga tidak bisa lagi beroperasi," kata dia.
Pada Kamis, 20 Juni 2024, serangan terhadap PDN menyebabkan gangguan pada layanan imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sistem pengecekan imigrasi mengalami gangguan yang mengakibatkan penumpang yang baru datang dari luar negeri harus menghadapi antrian panjang.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, melalui unggahan di kanal Instagram resminya @ditjen_imigrasi pada Kamis sore, menjelaskan bahwa gangguan pada Pusat Data Nasional Kominfo berdampak pada semua layanan keimigrasian.
Menurut Ariandi, sampai saat ini tim BSSN terus melakukan investigasi menyeluruh terhadap bukti forensik meskipun menghadapi keterbatasan dalam mengakses alat bukti yang terkunci oleh ransomware. Meskipun demikian, BSSN berhasil menemukan sumber serangan ransomware bernama Brain Cipher Ransomware, yang merupakan varian dari ransomware lockbit 3.0. Sampel ransomware akan dianalisis lebih lanjut dengan melibatkan institusi keamanan siber lainnya.
Ariandi menyatakan bahwa BSSN akan menggunakan insiden ini sebagai pelajaran penting dan berusaha melakukan mitigasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa para peretas PDN meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membayar atau memenuhi tuntutan dari pihak penyerang tersebut.
Budi mengatakan saat ini serangan pada pusat layanan publik sudah bisa diatasi. Serangan virus ransomware yang ditujukan kepada PDNS 2, kata dia, tengah dievaluasi. Dia juga menekankan bahwa serangan bukan dilakukan terhadap PDN, melainkan terhadap PDNS 2.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria memastikan bahwa Pusat Data Nasional (PDN) yang saat ini tengah dibangun di Cikarang, Jawa Barat, tidak terpengaruh dengan adanya serangan siber yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.
"Tidak ada dampak, PDN terus berjalan pembangunannya, ini kan PDNS. Tapi ini jadi lesson learn buat kita, kita akan evaluasi security system dan segala macamnya," kata Nezar di Jakarta, Senin.
Menurut Wapres Ma'ruf Amin, serangan siber memang bisa terjadi di belahan dunia manapun, termasuk Indonesia. Untuk itu, pemerintah mempunyai tugas untuk mengantisipasi sekaligus memperkuat keamanan siber.
"Kita sedang menyiapkan antisipasi-antisipasi-nya. Memang ini selalu terjadi saja di dunia ini selalu terjadi. Oleh karena itu, kita akan memperkuat untuk melindungi juga kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu dan pemerintah akan terus berusaha. Karena itu, memang pemerintah selalu membuat satu data nasional, jadi supaya tidak tercecer ke mana-mana," katanya memberi keterangan pers usai menghadiri acara Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Ke-91 dan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin, 24 Juni 2024.
Desakan agar Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengundurkan diri dari jabatannya pasca-serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, Serangan ini mengakibatkan layanan di ratusan instansi mengalami gangguan.
Desakan mundur terhadap Budi Arie mencuat lewat petisi dipublikasikan sejak Rabu, 26 Juni 2024 di change.org. Hingga Kamis sore, 27 Juni 2024, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 2.841 partisipan.
"Saya kira kalau urusan ganti-mengganti itu urusan hak prerogatif Presiden," ujar Wapres Ma'ruf Amin usai menghadiri pembukaan Halaqah Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Timur (Jatim) di Pondok Pesantren Salaf Al Quran (PPSQ) Asy-Syadzili 1, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat 28 Juni 2024.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi seharusnya mengganti Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.
Ujang Komarudin mengatakan, karena Budi Arie tidak bisa bekerja dengan baik mengelola tugasnya. Meskipun dia memahami posisi menteri ini jabatan politik. “Jadi bisa menyebabkan sosok tidak berprestasi itu dipertahankan. Titik poinnya kan harusnya tanggung jawab dan tugasnya,” kata Direktur Indonesia Political Review itu saat dihubungi pada Jumat, 28 Juni 2024.
SUKMA KANTHI NURANI | BAGUS PRIBADI
Foto 
