Kucing-Kucingan Terus

PERPECAHAN PDI tahun 1977 lalu -- selama 3 bulan -- akhirnya diselesaikan di Markas Bakin, jalan Senopati, Jakarta. Perpecahan kedua tahun 1978 kemarin, minggu ini juga hampir memasuki bulan ketiga. Apakah Pemerintah lagi-lagi akan 'menolong' mendamaikan mereka? Menurut Usep Ranawidjaja, anggota DPP PDI-Sanusi, "penyelesaian 16 Januari 1978 di Senopati itu adalah campur tangan pemerintah yang terakhir." Harapan Usep itu didasarkan pada pernyataan Menhankarn M. Jusuf dan Kaskopkamtib Yoga Sugama. Kedua pejabat tinggi itu pernah menegaskan, pemerintah tidak akan mencampuri urusan dalam partai. Sampai akhir pekan lalu, kedua pihak yang saling bersengketa memang masih diberi kesempatan jalan sendiri-sendiri. Ini berbeda dari "penyelesaian 16 Januari 1978" yang karena menjelang SUMPR. Dan ternyata tidak benar yang berwajib melarang DPP PDI-lsnaeni berapat di kantor jalan Diponegoro 58, Jakarta. Surat dari Kodak Metro Jaya tertanggal 6 Desember 1978 memang minta agar rapat ditunda. Tapi rapat hari itu diselenggarakan oleh Sanusi. Dan karena kantor tersebut sudah dikuasai PDI-lsnaeni, Sanusi dkk melangsungkan rapat di rumah salah seorang anggota pengurusnya, Duriat, di jalan Borobudur. Dan beberapa hari kemudian di rumah Sanusi, di Slipi. Ini aneh, sebab dalam notanya tanggal 25 Oktober 1978 kepada Wakil Sekjen DPP PDI Adipranoto, Sanusi minta agar "rapat DPP tidak diselenggarakan di tempat lain kecuali di Sekretariat DPP PDI." Sanusi merasa perlu menulis nota, karena Adipranoto memindah rapat Panitia-11 dari jalan Diponegoro ke ruang kerja Wakil Ketua DPR, Mh. Isnaeni. Sekarang, Isnaeni dkk berkantor di jalan Diponegoro, hampir setiap pagi. Seperti tampak Kamis siang 28 Desember lalu. Ada Isnaeni, Sunawar, Muhiddin Nasution, Achmad Sukarmadidjaja, Djon Pakan. Beberapa pemuda duduk menjaga pintu masuk. Selembar kertas tertempel di tembok: "Yang tidak berkepentingan dilarang masuk." Sampai kapan kucing-kucingan ini? Bulan lalu kedua pihak mengajukan permintaan iJin menyelenggarakan kongres. Tapi seperti dinyatakan Pangkopkamtib Sudomo, ada kesan pemerintah tidak akan memberikan ijin sebelum keduanya bersatu. Kesan lain yang timbul tampaknya pemerintah ingin memberi jalan penyelesaian lewat kongres -- mimbar yang diharapkan menampilkan wajah demokrasi. Bagaimana caranya Barangkali lebih maju dari penyelesaian kompromistis di Bakin tahun lalu. Sebuah sumber menyebutkan mungkin pemerintah akan memberi ijin kepada sebuah Panitia Pelaksana Kongres II PDI dengan syarat kedua kelompok yang saling bertentangan diundang. Dalam kongres itulah akan dinilai pertanggungjawaban Ketua Umum mengenai dua kali konflik itu. Juga tindakannya membebas-tugaskan Mh. Isnaeni dan Sunawar Sukowati. Banci Tapi panitia yang mana? Sementara PDI-Sanusi membentuk Panitia Pelaksana Kongres yang baru dengan menokohkan Hardjantho Sumodisastro sebagai ketuanya, PDI-lsnaeni tetap memanfaatkan "Panitia-11" sebagai Panitia Pelaksana Kongres. "Panitia-11 kan sudah terbentuk 6 bulan lewat ketika PDI belum pecah kedua kalinya. Kami tetap memanfaatkannya, sedang Sanusi malah membentuk panitia baru," kata Achmad Sukarmadidjaja, ketua Panitia-11 itu pekan lalu. Achmad Sukarmadidjaja, dalam konflik tahun 1977 tampil sebagai 'pemrakarsa' reshuffle DPP PDI dengan antara lain menyingkirkan Sanusi dan Usep. Ketika itu Hardjantho berdiri di belakangnya. Setelah penyelesaian di Bakin, atas saran Hardjantho dalam suratnya 1 Pebruari 1978, Mh. Isnaeni mendukung tampilnya Hardjantho sebagai ketua Fraksi PDI di DPR. Dalam konflik tahun 1978 yang gantian menyingkirkan Isnaeni dan Sunawar, sang ketua Fraksi PDI pun berbalik berdiri di belakang Sanusi. "Ada beberapa tindakan pak Sanusi yang tidak saya setujui. Tapi tindakannya yang sekarang termasuk benar dan saya setuju," kata llardjantho. Sejak semula dibisikkan akan ditampilkan sebagai Ketua Umum DPP PDI, ia termasuk yang tak puas dengan penyelesaian Bakin. Anggota pleno DPP PDI yang tersusun setelah 16 Januari 1978, dinilainya sebagai "banci". Karena itu ia menginginkan perombakan struktur organisasi. Gambaran konsepnya untuk kongres nanti, pertama tidak ada penonjolan eks unsur bekas partai. Kedua, para ketua akan membawahi sebuah departemen. Ketiga, mengakomodir semua kekuatan, tua dan muda. Untuk menghimpun generasi tua dan muda itu, Hardjantho merasa perlu membentuk Dewan Kehormatan Partai dan Dewan Pertimbangan Partai. Semua itu disebutnya sebagai usaha "pembaharuan, peremajaan dan penyegaran." Tapi tentang kedua lembaga partai tersebut, bagi Sabam Sirait, Sekjen DPP PDI-Sanusi, hanyalah nama lain untuk lebih mengaktifkan lembaga serupa yang sudah ada. Yaitu MPP (Majlis Permusyawaratan Partai) dan Deperpu (Dewan Pertimbangan Pusat). Hardjantho kini sibuk mempelajari AD/ART, keputusan dan peraturan-peraturan partai. Juga meneliti nama-nama. Itu Sebagai persiapan pembentukan MPP yang akan bertugas menggodog bahan-bahan kongres. Di lain pihak, Achmad Sukarmadidjaja yang ketua Panitia-11 pun mempersiapkan susunan MPP lain bagi kongres PDI-lsnaeni. Dan sebelum kongres berlangsung, seluruh DPC dan DPD PDI harus berkonperensi. Semua sibuk. Tapi siapa kelak yang akhirnya menang atau dimenangkan, menjadi tidak penting lagi. Sebab, sementara dalam konflik 1977 ada kesan pemerintah memberi angin PDI-lsnaeni, dalam konflik 1978 angin itu terasa segar berhembus untuk PDI-Sanusi. Dan siapa pun yang beruntung ditampilkan -- untuk apa semua itu?