Ganti Menteri Ganti Kurikulum?

SAAT ini, Indonesia memasuki masa transisi pemerintahan. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir pada Oktober 2024. Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, mengatakan pemerintahan baru nanti biasanya menunjuk menteri pendidikan baru. Pergantian menteri baru itu akan diiringi dengan pergantian kurikulum pendidikan.

Kurikulum pendidikan memang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi sebaiknya memiliki prinsip keberlanjutan. Cepatnya perubahan kurikulum, kata Rakhmat, tidak baik bagi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Dia membandingkan kurikulum pendidikan di Indonesia dengan di sejumlah negara, seperti Finlandia, Denmark, dan Swedia, yang tak sibuk dengan perubahan kurikulum. "Pemerintahan di sana lebih berfokus pada kompetensi guru serta kemampuan dan kapasitas guru,” ujar Rakhmat saat dihubungi pada Sabtu, 6 April 2024.

Penulis buku Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia ini mengatakan perubahan kurikulum berdampak pada semua kalangan pendidikan. Guru perlu belajar lagi dan menyusun materi baru karena ada perubahan pola pikir pendidikan. Bahkan lembaga pendidikan juga perlu menyesuaikan. Menurut Rakhmat, perubahan kurikulum harus diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan sosialisasi yang matang. Perlu juga disiapkan naskah akademik dan tahapan uji publik yang partisipatif.

Sejumlah siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SDN 12 Bintaro, Jakarta. DOK. TEMPO/Magang/Ridho Fadilla

Adapun Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo yakin Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan akan dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya. Menurut dia, pendidikan merupakan proyek kebangsaan, bukan proyek politis. Apalagi Kurikulum Merdeka sudah diterapkan pada 300 ribu atau 80 persen sekolah. "Kalau ada pergantian kurikulum, akan mengundang kehebohan," ujar Anindito.

Dia mengklaim Kurikulum Merdeka juga sudah dirasakan manfaatnya oleh sekolah, guru, dan murid. Kurikulum ini juga sudah dikuatkan dengan berbagai regulasi, dari peraturan menteri hingga peraturan di tingkat daerah.