Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Pemerintah mengkaji berbagai penolakan sebelum menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.
PDIP menggencarkan lobi agar RUU Haluan Ideologi Pancasila bisa gol.
Masalah timbul setelah rancangan itu tidak memasukkan ketetapan MPRS tentang pembubaran PKI.
SEBELUM rapat kabinet terbatas digelar di Istana Merdeka pada Selasa pagi, 16 Juni lalu, Ma’ruf Amin berbincang empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Selama sekitar 20 menit, Wakil Presiden menceritakan soal penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. “Ternyata Presiden memiliki kekhawatiran yang sama terhadap penolakan tersebut,” ujar Masduki Baidlowi, anggota staf khusus Wakil Presiden, saat dihubungi pada Kamis, 18 Juni lalu.
Rapat pagi itu memang membahas draf yang sudah disahkan sebagai rancangan undang-undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat pada 12 Mei lalu. Hadir dalam rapat terbatas itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, serta Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
