Putusan Janggal Uji Materi Pegawai KPK

Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan uji materi ihwal tes wawasan kebangsaan dalam proses alih status pegawai KPK menuai kritik. Menunggu respons Presiden.

10 September 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah menjadi pegawai KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara daring di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 1 Juni 2021. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan uji materi ihwal tes wawasan kebangsaan dalam proses alih status pegawai KPK menuai kritik.
Alih status pegawai KPK menjadi aparat sipil negara bukanlah melalui seleksi.
Menunggu respons Presiden karena dalam putusan MA disebut tindak lanjut tes wawasan kebangsaan menjadi kewenangan pemerintah.

JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan uji materi ihwal tes wawasan kebangsaan dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik. Pegawai komisi antirasuah dan ahli hukum mengatakan mereka menemukan sejumlah kejanggalan putusan, antara lain, hakim dinilai tidak paham bahwa alih status pegawai KPK menjadi aparat sipil negara (ASN) bukanlah melalui seleksi.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

twk-kpk

tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk

mahkamah-konstitusi

mahkamah-agung

kpk

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 11 Mei 2025