Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Mayoritas fraksi di DPR awalnya menyetujui pembahasan RUU Pemilu, yang isinya akan merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Sebagian fraksi pendukung pemerintah di DPR berubah sikap setelah mengetahui pandangan Presiden Jokowi yang menolak revisi UU Pemilu.
Rencana penyelenggaran pilkada serentak pada 2022 dan 2023 menjadi perdebatan fraksi-fraksi di DPR.
Maju-Mundur Revisi UU Pemilu
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat penyusunan draf rancangan undang-undang hingga Komisi Pemerintahan DPR penyerahan draf ke Badan Legislasi, mayoritas fraksi menyetujui pembahasan RUU Pemilu. RUU Pemilu ini berisi revisi UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Belakangan fraksi pendukung pemerintah di DPR menyatakan menolak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
