Marak Insiden Kebocoran Data

Dia mengatakan lembaganya mempunyai mekanisme dalam menangani dugaan kebocoran data. BSSN memiliki tim kontak pusat siber yang bertugas menerima laporan dan menginvestigasinya. BSSN juga memonitor dugaan kebocoran melalui dark web yang belum terpublikasi. “Setelah (kebocoran) ditemukan, kami memvalidasi ulang dan segera membuat laporan resmi untuk dikirim kepada stakeholder kami,” ujarnya.

Susilo melanjutkan, BSSN telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Kemenkominfo sehubungan dengan pencegahan kebocoran data. Salah satu ruang lingkup nota kesepahaman itu adalah pengamanan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik. BSSN juga bersinergi dengan Kemenkominfo menyusun sejumlah kebijakan. Salah satunya menyusun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan kebocoran data menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Sebab, dalam empat tahun terakhir, jumlah kasus kebocoran data meningkat.

Pada 2019, Kemenkominfo mencatat tiga kasus kebocoran data. Pada tahun berikutnya, angka kasusnya melonjak tujuh kali lipat menjadi 21 kasus. Pada 2021, jumlah kasus kebocoran data sebanyak 20 kasus dan melonjak lagi pada 2022 mencapai 35 kasus. “Pada pertengahan tahun ini saja sudah ditemukan 15 kasus kebocoran data,” ujar Semuel.

Dia menjelaskan, data-data tersebut sudah menjadi kasus. Hal ini berbeda dengan data BSSN yang baru berupa indikasi atau dugaan yang dikumpulkan. Sebab, kata dia, belum tentu semua indikasi itu menjadi kasus.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. TEMPO/Tony Hartawan

Kemenkominfo telah menginvestigasi kasus kebocoran data yang mereka tangani. Menurut dia, dari 94 kasus kebocoran data pribadi sejak 2019 hingga tahun ini, sebanyak 62 kasus berhubungan dengan penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat atau swasta. Adapun 32 kasus lainnya berhubungan dengan PSE pemerintah.

Baca: Akar Masalah Kebocoran Data Pribadi

Kemenkominfo juga menyebutkan, setelah dinilai, sebanyak 28 kasus bukan termasuk pelanggaran pelindungan data pribadi, melainkan pelanggaran keamanan siber ataupun kelemahan sistem. Sebanyak 25 kasus atau sekitar 33 persen sudah diterbitkan rekomendasi untuk perbaikan. Sebanyak 19 kasus atau 25,3 persen sudah diberi sanksi dan rekomendasi untuk perbaikan. “Kami mendapat kasus ini karena ada pengelola yang melapor bahwa datanya bocor,” ujarnya. Dia mencontohkan kasus Bank Syariah Indonesia (BSI).

Semuel menuturkan sanksi dari pemerintah terhadap kebocoran data saat ini masih berupa teguran dan rekomendasi karena masih menunggu terbentuknya lembaga pelindungan data. Setelah lembaga tersebut terbentuk, kata dia, pemerintah bisa menjatuhkan sanksi bagi pengelola data yang membocorkan secara ilegal atau lalai menjaga data pribadi pelanggan mereka.

Pemerintah, kata dia, tengah menyusun peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang akan menjadi dasar hukum pembentukan lembaga pelindungan data. Pembentukan lembaga itu juga sebagai upaya meningkatkan pelindungan data pribadi. “Mudah-mudahan tahun ini selesai dan kita memiliki lembaga baru untuk pengawasan pelindungan data.”

Pembangunan Pusat Data Nasional

Semuel memaparkan pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Pusat data merupakan program pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik. “Proyek PDN sebenarnya program sejak 2018. Untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dibutuhkan PDN,” ucapnya.

Pemerintah menyiapkan pembangunan PDN di Bekasi, Jawa Barat; Batam, Kepulauan Riau; Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur; dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. PDN Bekasi, kata dia, telah dimulai pembangunannya, yang ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Adapun PDN di Batam sedang dalam proses tender dan ditargetkan selesai pada akhir tahun depan. “Dua kawasan PDN lainnya masih dalam tahap asesmen dan pencarian lokasi pembangunan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I Bidang Informatika DPR, Abdul Kharis Almasyhar, mendesak pemerintah bersinergi dalam mengambil langkah strategis pengamanan data. Dia meminta pemerintah menindaklanjuti kebocoran data secara tuntas ke ranah hukum. Kharis juga mendesak Kemenkominfo dan BSSN berkoordinasi menyusun peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana UU PDP serta rancangan peraturan presiden soal lembaga PDP. “Kemenkominfo agar merealisasi PDN sesuai dengan rencana serta memastikan bisa selaras dengan lembaga penyimpanan data di lingkup daerah sehingga bisa maksimal,” ucapnya.

Baca: Menuntut Tanggung Jawab Pengendali Data Pribadi

Kharis mengatakan Komisi I DPR telah berkunjung ke beberapa provinsi untuk melihat sistem penyimpanan data di daerah. Setiap daerah, kata dia, mempunyai pusat data masing-masing yang mereka kelola. “Kami merekomendasikan pusat data nasional dan pusat data di masing-masing daerah diintegrasikan.”

Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengatakan pemerintah harus secepatnya membentuk lembaga pelindungan data. Setelah terbentuk, kata dia, jangan sampai lembaga tersebut hanya bagus di atas kertas, tapi implementasinya tidak berjalan. Dia mewanti-wanti, jangan sampai saat mengelola data, antarlembaga berebut karena adanya anggaran besar. Namun, ketika terjadi kebocoran data, mereka lepas tangan dan menyangkal.

IMAM HAMDI