Mbak tutut & hispi

SEKONYONG-KONYONG muncul sebuah wajah baru. Hispi -- Himpunan Santri Pengusaha Indonesia. Pemakaian kata "santri" menimbulkan kesan eksklusif. Seolah-olah hanya orang-orang yang ak- rab dengan dunia pesantren yang boleh menjadi anggotanya. "Semua pengusaha muslim bisa bergabung dengan Hispi," bantah Drs. Abdul Jalil, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hispi. Jalil adalah warga NU yang menjadi Wakil Sekjen Asosiasi Industri Sabun se-Indonesia dan salah seorang ketua kompartemen di Kadin. Hispi sebenarnya sudah berdiri sejak 1 Oktober 1990 -- dua bulan sebelum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) berkumpul di Magelang. Namun, secara resmi baru diumumkan 1 Maret 1991 di Jakarta. Sedangkan susunan pengurus lengkap baru dilantik 7 Maret di Hotel Indonesia oleh Dirjen Aneka Industri Soesanto Sahardjo. Dalam waktu dekat sembilan provinsi akan memiliki pengurus Hispi Daerah Tingkat I (Hispida). Antara lain, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Timur. Untuk lima tahun pertama, Hispi akan menghimpun 10 ribu pedagang kecil dan membuat koperasi di lingkungan pesantren dan desa-desa yang dihuni kaum santri. Akan ada penataran-penataran untuk menciptakan kader-kader pengusaha industri kecil. Hispi juga akan menarik Mbak Tutut untuk menjadi Ketua Dewan Pembina. Ide Hispi muncul delapan tahun lalu, ketika Abdul Jalil memberikan pengarahan pada para ustad se-Jawa Tengah. Jalil sedih melihat kecenderungan para ustad yang tidak memandang penting kegiatan bisnis. "Kala semua pergi ke masjid, siapa yang mikirin ekonomi?" katanya. Jalil melirik kegiatan ekonomi umat Islam, terutama kaum santri. Dilihatnya ratusan, bahkan ribuan, orang hanya menjadi anak bawang dalam blantika bisnis. "Hispi ingin menjembatani pengusaha kecil dengan pengusaha besar, juga dengan pemerintah," kata Jalil. Misalnya untuk memperoleh proyek-proyek dari pemerintah. Semula, banyak yang menduga Hispi di bawah NU. Sebab, mayoritas dari 21 fungsionaris DPP Hispi adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama (NU). Komposisi Dewan Penasihat, misalnya, hampir semuanya pentolan-pentolan NU. Antara lain K.H. Idham Chalid (sesepuh NU), K.H. Ali Yafie (Wakil Rais Am Syuriah PB NU), Syukron Makmun (Ketua Lembaga Dakwah NU). Abdul Jalil sendiri adalah Sekretaris Lembaga Dakwah NU. Tapi, nyatanya, "Secara organisatoris Hispi berada di luar NU," kata Ali Yafie. Ucapan Ali Yafie itu malah menimbulkan pertanyaan. Bukankah NU sudah memiliki Lembaga Ekonomi yang juga bertujuan memobilisasi pengusaha muslim? Maka, belum apa-apa sudah ada yang cemas. "Hispi justru mempersempit langkah para santri pengusaha. Mereka bisa terjebak dalam eksklusivisme," kata H. Syaiful Mujab, Wakil PB NU, pemilik PT Gunung Jati di Yogyakarta. Jebolan Pesantren Krapyak ini menyarankan sebaiknya pendukung Hispi aktif di Kadin. Ada juga yang menghubungkan kelahiran Hispi dengan perpecahan di tubuh NU. Ini bila dikaitkan dengan duduknya Idham Chalid di Dewan Penasihat. Ketika NU kembali ke khitah 1926 dalam Muktamar Situbondo pada 1984, Idham gagal menduduki Ketua Umum PB NU. Dia dianggap sebagai figur tokoh politik yang tidak sesuai dengan tuntutan khitah. Dan mayoritas pengurus Hispi memang orang-orang dari kubu Idham. Tapi, "Hispi tidak bermaksud memecah belah NU. Saya sudah membicarakannya dengan Kiai Ma'ruf, Katib Syuriah PB NU yang mendukung khitah. Dan beliau merestui," bantah Abdul Jalil buru-buru. Priyono B. Sumbogo, Wahyu Muryadi dan M. Anshor