Menentang Militerisasi Pegawai Negeri

Pelibatan ASN menjadi anggota komponen cadangan berpotensi mengganggu kerja-kerja pelayanan publik. Dianggap serupa dengan militerisasi sipil pada masa Orde Baru.

1 Januari 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Komandan Upacara Brigjen TNI Yusuf Ragainaga mengecek kesiapan pasukan pada upacara penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, 7 Oktober 2021. ANTARA/Kemenhan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan surat edaran yang isinya mendorong ASN mengikuti pelatihan komponen cadangan.
Komisi ASN khawatir karier pegawai negeri yang bertugas di komponen cadangan akan diabaikan.
Kondisi Indonesia saat ini dianggap tak membutuhkan komponen cadangan.

JAKARTA – Masyarakat sipil menentang upaya pemerintah mendorong aparatur sipil negara (ASN) mengikuti pelatihan komponen cadangan. Mereka menganggap agenda pemerintah itu merupakan bentuk militerisasi pegawai negeri dan berpotensi mengganggu kerja-kerja ASN sebagai pelayan publik.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

tni

komponen-cadangan

asn

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 27 April 2025