Agar Insiden KPPS dalam Pemilu 2019 Tak Terulang

Petugas KPPS mesti cermat menghitung dan menyalin berkas dari data yang ada. Sebab, bilamana ada kesalahan penulisan angka maupun proses penghitungan, hal itu berpotensi dipertanyakan oleh pengawas dan saksi yang hadir di TPS. “Kalau ada yang protes dan terjadi penghitungan ulang, itu menjadi beban tersendiri bagi petugas KPPS, baik beban fisik maupun psikologis,” ujarnya. “Makanya banyak yang kelelahan hingga meninggal karena memang prosesnya jelimet.”

Tugas Tambahan KPPS ke Sirekap 

Petugas KPPS juga diberi tugas tambahan untuk memasukkan data hasil penghitungan ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Menurut Kaka, para petugas KPPS bakal merasakan dampaknya jika aplikasi untuk meng-input data itu bermasalah, misalnya error system pada server. “Mereka mesti mendapatkan perhatian lebih. Situasi politik saat mereka bekerja berpotensi mendapat tekanan,” kata Kaka.

Beban kerja petugas KPPS menjadi perhatian sejumlah kalangan lantaran pada Pemilu 2019 banyak anggota KPPS yang meninggal karena kelelahan. Sebanyak 894 anggota KPPS meninggal dan 5.100-an lainnya sakit pada pemilu saat itu. Berdasarkan kajian Universitas Gadjah Mada (UGM), penyebab banyak anggota KPPS yang terkapar sakit hingga meninggal pada pemilu sebelumnya adalah beban kerja mereka dianggap terlalu berat.

Warga mendatangi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk mengambil formulir C pemberitahuan atau undangan untuk pencoblosan, di Kelurahan Malabutor Kota Sorong, Papua Barat Daya, 13 Februari 2024. ANTARA/Olha Mulalinda

Hasil kajian UGM menunjukkan median kerja petugas TPS itu berkisar 20-22 jam pada hari-H pelaksanaan pemilu, 7,5-11 jam untuk mempersiapkan TPS, dan 8-48 jam untuk mempersiapkan serta mendistribusikan undangan. Berdasarkan hasil kajian itu juga ditemukan bahwa petugas KPPS yang sakit dan sehat sama-sama terlibat secara penuh dalam penyelenggaraan pemilu, tapi mereka yang sakit merasa dituntut bekerja lebih tinggi.

Hal tersebut, menurut kajian itu, dapat terlihat dari data bahwa sebanyak 89,2 persen dari 74 petugas yang sakit merasa memiliki tuntutan kerja yang tinggi, sedangkan hanya 74,2 persen dari 138 petugas di TPS yang sehat yang merasa demikian. Kondisi tersebut mengakibatkan petugas yang sakit memiliki tingkat kelelahan yang lebih tinggi dibanding petugas yang sehat.

Dosen Kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan bahwa perlu adanya evaluasi model pelaksanaan pemilu serentak untuk merasionalisasi beban kerja petugas penyelenggara pemilu. Sejumlah lembaga pegiat pemilu telah lama mengusulkan agar pemilu serentak dibagi dalam dua kali pelaksanaan. Pertama, pemilu serentak nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta anggota DPD. Kedua, pemilu serentak lokal untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. “Desain keserentakan seperti itu lebih cocok untuk Indonesia dengan jeda dua tahun dengan mempertimbangkan waktu seleksi penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Upaya penyelenggara pemilu untuk menata beban kerja dan daya tahan personel KPPS sebenarnya telah dilakukan pada Pemilu 2024 ini. Salah satunya memberlakukan ambang batas usia petugas KPPS maksimal 55 tahun serta adanya tes kesehatan. KPU juga memberikan pelatihan bagi seluruh anggota KPPS agar mempunyai pengetahuan yang sama dan merata di antara para petugas.

Titi menyebutkan, pada Pemilu 2019, hanya ada dua anggota KPPS yang mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis. “Pelatihan ini penting untuk mencegah kesalahan yang berpotensi menyebabkan penghitungan ulang.”

Menurut dia, terobosan tersebut sebenarnya juga tidak cukup untuk memastikan para petugas KPPS terhindar dari kelelahan yang berisiko terhadap nyawa mereka. Jajaran KPU juga perlu memonitor kerja petugas KPPS di lapangan, baik sebelum, pada saat, maupun setelah pemungutan dan penghitungan suara. “KPU bisa mencegah sejak awal jika ada masalah atau gangguan kesehatan yang dialami petugas di lapangan,” ujarnya.

Hal yang juga tidak kalah penting, menurut Titi, KPU mesti memastikan para petugas KPPS telah memiliki asuransi dan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bagi petugas yang memiliki BPJS, KPU harus memastikan layanan kesehatan tersebut tidak bermasalah saat akan digunakan petugas KPPS. “Bagi mereka yang belum punya, KPU wajib mengupayakan agar mereka bisa bekerja dengan perlindungan jaminan kesehatan,” ujarnya.

IMAM HAMDI