Lobi Pegiat Mendorong Hak Angket

Ari menegaskan, dugaan proses kecurangan ini tidak bisa diselesaikan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), atau di Mahkamah Konstitusi. “Ini masalah politik. Makanya hak angket sangat dibutuhkan,” ucapnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan, menampik kabar bahwa dirinya disebut telah menyatakan sikap siap menandatangani harapan GIAD dan pegiat demokrasi dalam mengajukan hak angket ihwal dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dia mengatakan baru mengetahui adanya maklumat dorongan yang diprakarsai koalisi masyarakat sipil. Meski begitu, Daniel mengatakan berterima kasih atas masukan dan aspirasi dari para pegiat. "Akan kami sampaikan segera kepada Fraksi PKB,” ujarnya.

Wacana pengajuan hak angket di DPR bermula dari usul calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo. Ganjar mengusulkan partai politik pendukungnya di DPR mengajukan hak angket guna melawan dugaan kecurangan pemilu. Hak angket ini nantinya menjadi jalan bagi legislator untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.

Poros pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md. tidak bisa mengajukan hak angket sendirian. Dibutuhkan dukungan partai pendukung di poros Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, di antaranya Partai NasDem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, untuk mencapai skor lebih dari 50 persetujuan anggota Dewan. Nantinya, usul penggunaan hak angket ini dilambungkan dua partai pengusung Ganjar-Mahfud di Senayan, yaitu PDIP dan PPP, setelah masa sidang DPR dibuka pada Maret mendatang.

Namun, dalam prosesnya, rencana mengajukan perlawanan melalui jalur Senayan ini sempat mendapat halangan. Dalam laporan Koran Tempo bertajuk “Lobi Meredam Ancaman Hak Angket” edisi Selasa, 20 Februari lalu, Presiden Jokowi meminta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menemuinya di kompleks Istana Negara, Jakarta. Paloh diundang mendadak saat tengah beristirahat di pulau pribadinya, Ahad, 18 Februari lalu.

Seorang pejabat sekaligus kolega Presiden Jokowi yang mengetahui persamuhan di antara dua tokoh itu bercerita, dalam persamuhan, Presiden berpesan kepada bos Media Group tersebut agar NasDem mau menerima hasil hitung cepat dan hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ihwal perolehan suara dalam pemilihan presiden 2024. Pertemuan ini juga disebut-sebut membahas kemungkinan NasDem bergabung dengan poros Prabowo-Gibran.

Presiden Joko Widodo saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019. TEMPO/M .Taufan Rengganis

Tujuan bergabungnya NasDem dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi pengusung Prabowo-Gibran, kata pejabat itu, adalah untuk menggembosi gerakan perlawanan yang ada kemungkinan dilakukan poros Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin di Senayan. Sebab, NasDem menjadi partai yang paling memungkinkan didekati melalui lobi-lobi. “Karena kalau PKS, partai di KIM cenderung resistan dengan mereka,” ujarnya. “Kalau NasDem masuk, suara di parlemen menjadi dominan, lebih dari 50 persen.”

Pemerintahan Jokowi Diminta Menghadapi Angket

Sepekan setelah Presiden meminta Paloh menemuinya, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari lalu. Dalam pertemuan itu, Jimly membahas beberapa hal. Salah satunya usul penggunaan hak angket yang kini tengah digulirkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Jimly mengatakan hak angket sebaiknya diterima oleh pemerintah. Sebab, dalam dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo belum ada satu pun hak angket yang dipakai. “Adanya hak angket, misalnya terjadi, saya malah mengapresiasi agar dalam catatan sejarah, pada era pemerintahan Jokowi ada hak angket yang dipakai,” katanya.

Airlangga menegaskan, Golkar tidak akan mendukung pengajuan hak angket. Menteri Koordinator Perekonomian itu mengatakan hak angket merupakan hak politik DPR, bukan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Jimly mengatakan tidak merasa pelik jika Airlangga menolak permintaan yang disampaikannya perihal hak angket. “Golkar partai pendukung pemerintah dan pendukung Prabowo-Gibran, ya mana mungkin menerima usulan hak angket,” kata Jimly melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Kendati begitu, Jimly berharap partai politik yang mengajukan hak angket tidak mendiktekan sikap dan pendapatnya untuk menentukan hasil resmi pemilu oleh KPU dan proses peradilan di Bawaslu dan MK. “Kita berpikir positif saja.”

Dihubungi secara terpisah, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan, meski tidak dapat mengubah hasil akhir pemilu, pengajuan hak angket menjadi momok yang mampu mengancam posisi pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Berbagai peristiwa yang disinyalir sarat akan dugaan kecurangan pemilu, seperti pengerahan aparat keamanan, mobilisasi kepala desa, dan politisasi bansos, menjadi sejumlah di antaranya. “Kalau ini terungkap, Presiden bukan hanya akan buruk citra, tapi juga bisa terjerat pidana apabila ada unsur yang cukup,” ujarnya.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan, meski tidak akan mempengaruhi hasil pemilu, hak angket dapat memberikan implikasi politik, terutama pada citra Presiden Jokowi sekaligus ketidakstabilan politik bagi calon penggantinya. “Secara aspek hukum memang tidak memberikan dampak signifikan. Tapi bisa membuka jalan pemakzulan kepada Presiden,” kata Herdiansyah.

Adapun guru besar hukum tata negara dari Universitas Jenderal Soedirman, Muhammad Fauzan, skeptis pengajuan hak angket ini berjalan konsisten. Menimbang pada peristiwa serupa sebelumnya, penyelidikan hak angket kadang kala layu di tengah jalan. “Penyebabnya, godaan politik kekuasaan,” kata Fauzan. “Semangatnya hanya terjadi di awal-awal.” 

ANDI ADAM FATURAHMAN | DANIEL A. FAJRI