Abai Kandidat Ihwal Masyarakat Adat

JAKARTA – Isu masyarakat adat dan wilayah adat dinilai cenderung tak tersentuh uraian pembahasannya, meski tercantum dalam visi serta misi para calon presiden-calon wakil presiden. Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo mengatakan pembahasan isu masyarakat adat merupakan hal krusial untuk digaungkan dalam kontestasi Pemilu 2024 karena menjadi mandat konstitusi. “Pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) dan wilayah adat urgen untuk dibawa dalam penyelenggaraan pemilihan presiden saat ini,” kata Kasmita saat dihubungi pada Selasa, 19 Desember lalu.

Kegentingan pengakuan MHA dan wilayah adat, kata Kasmita, harus diatensi karena pada praktiknya rekognisi terhadap isu ini minim direalisasi, baik di tingkat operasional daerah maupun di lintas sektor. Menurut dia, tidak adanya rekognisi atau pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan wilayah adat berpotensi menghilangkan ruang hidup masyarakat adat yang melakukan aktivitasnya di kawasan hutan. “Jika para kandidat abai, bukan tidak mungkin potensi konflik agraria akan terus berkembang,” ujarnya.

Kebutuhan akan rekognisi MHA dan wilayah adat ini harus dilakukan segera. Sebab, kebijakan yang ada saat ini hanya memprioritaskan kemudahan investasi dan pembangunan ekonomi. Kasmita mencontohkan, pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Menurut dia, dengan prioritas kemudahan investasi tentunya berbanding lurus dengan masifnya kebutuhan lahan. Dengan begitu, menurut catatan BRWA, area terbaik untuk menjalankan program tersebut ada di kawasan wilayah adat.

Dengan potensi dan kekhawatiran tersebut, Kasmita berharap siapa pun yang terpilih sebagai presiden 2024 menepati janjinya menjalankan mandat konstitusi, yaitu mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat, hak ulayat, serta wilayah adat. “Pengesahan RUU Masyarakat Adat akan mempermudah rekognisi yang menjaga ruang hidup masyarakat dari ancaman perizinan korporasi,” kata Kasmita.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sejatinya sudah dibahas DPR periode 2014-2019. Badan Legislasi DPR sejak rapat pleno pada September 2020 juga setuju untuk menjadikan RUU ini sebagai usulan inisiatif DPR. Namun pembahasan RUU tersebut terkatung-katung lantaran tidak kunjung disahkan dalam rapat paripurna.

Kasmita menengarai mandeknya pembahasan RUU ini di Senayan tidak terlepas dari adanya pemahaman sesat bahwa pengesahan bakal mengganggu jalannya investasi dan ekonomi. Padahal, menurut dia, lembaga keuangan internasional sudah memberikan pemahaman pentingnya tindakan pengamanan atau safeguard untuk melindungi masyarakat adat dan tetap menjalankan investasinya. Merujuk pada penjelasan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), safeguard measure atau tindakan pengamanan merupakan tindakan "darurat" karena adanya peningkatan impor produk tertentu yang dapat menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri. 

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri), Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan setelah debat perdana di KPU RI, Jakarta, 12 Desember 2023. TEMPO/Febri Angga Palguna

Klaim dari Kubu Para Kandidat

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md., Tama Satrya Langkun, mengklaim kubu Ganjar-Mahfud sangat memperhatikan isu masyarakat adat. Menurut Tama, visi-misi yang menjadi program kubu Ganjar-Mahfud akan direalisasi secara keseluruhan dan bertahap jika terpilih dalam pilpres 2024. “Salah satunya RUU Masyarakat Adat. Percepatan RUU di DPR kami akan dorong dengan kerja sama politik antarfraksi,” kata Tama.

Kubu Ganjar-Mahfud, dia melanjutkan, juga bakal melakukan dialog partisipatif sebelum mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat di DPR. Tujuannya untuk mengharmonisasi program-program yang telah dijalankan pemerintahan sebelumnya. Tama mencontohkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Kami menjamin investasi yang ada tidak mengerdilkan masyarakat adat di sana,” ujar Tama.

Saat debat calon presiden pada 12 Desember lalu, kubu Ganjar-Mahfud memang tidak sempat memaparkan isu masyarakat adat. Alasannya, waktu yang diberikan singkat. “Tidak mungkin visi-misi dipaparkan keseluruhan,” ujarnya.