Bersiap dengan Bukti, Menolak Hasil Hitung Cepat

Sekitar 20 menit setelah Ganjar meninggalkan lokasi posko, TPN Ganjar-Mahfud menggelar konferensi pers menyikapi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Arsjad Rasjid mengatakan Tim Pemenangan tidak menerima hasil hitung cepat itu. Mereka akan menunggu hasil resmi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Hasil penghitungan suara pemilihan presiden akan diketahui lewat data rekapitulasi suara di KPU pada 15 Februari-20 Maret mendatang.

TPN menyatakan akan terus bekerja untuk menjaga hasil perolehan suara. Apalagi tim kubu Ganjar-Mahfud menerima banyak laporan atas dugaan kecurangan dalam proses pemungutan suara dari berbagai daerah. ”Proses masih berjalan. Hal terpenting, kami terus mengumpulkan bukti bilamana ada anomali-anomali ataupun kecurangan," ujar Arsjad, kemarin.

Arsjad tidak menjelaskan lebih lanjut apa saja laporan yang sudah diterima. Dia menegaskan dan memastikan bahwa tim sudah mengantongi banyak bukti kecurangan. “Kami ingin berterima kasih kepada mereka yang sudah berani membuat rekaman video dan lain sebagainya untuk menjelaskan apa yang terjadi di TPS masing-masing," ucapnya.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan tim pemenangan optimistis perolehan suara kubu pasangan nomor urut 3 tidak jauh berbeda dengan kubu Prabowo-Gibran. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Todung menduga ada upaya kecurangan yang dilakukan secara masif untuk memenangkan salah satu kandidat. “Kami terima banyak laporan kecurangan dari berbagai daerah,” katanya, kemarin.

Tim hukum saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti kecurangan tersebut. Dari situ, tim hukum mencari dugaan pelanggaran yang memiliki pengaruh secara signifikan. “Kami tidak mencari jumlah kecurangan, tapi apakah temuan itu berdampak signifikan atau tidak terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara,” ujar Todung.

Dia pun menyebutkan contoh temuan pelanggaran signifikan itu. Tim hukum menerima laporan bahwa sejumlah warga di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tak mendapat surat pemberitahuan pemungutan suara atau formulir C6 pada Selasa, 13 Februari lalu. Namun, keesokan hari saat pelaksanaan pemungutan suara, sejumlah surat suara di sejumlah TPS disebut-sebut sudah dicoblos untuk pasangan nomor urut 2.

Dugaan kecurangan lainnya disebutkan terjadi di TPS luar negeri di London dan Hong Kong. Sejumlah pemilih warga negara Indonesia di sana tidak bisa mencoblos dengan beragam alasan. Mereka mendatangi TPS, tapi tidak bisa mencoblos karena surat suara habis. Selain itu, ada pemilih yang tidak masuk daftar pemilih tetap ataupun daftar pemilih tambahan. “Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud akan menginvestigasi,” ujar Todung.

Tak hanya surat suara habis atau masalah daftar pemilih, sumber Tempo di lingkungan TPN Ganjar-Mahfud menyebutkan dugaan kecurangan itu dilakukan dengan cara melemahkan pengawasan terhadap Sirekap. Sirekap merupakan aplikasi yang dibuat KPU untuk melakukan penghitungan atau rekapitulasi hasil pemungutan suara.

Dugaan pelemahan aplikasi itu dilakukan dengan pembatalan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara KPU dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 Februari lalu. Kerja sama itu sejatinya memperkuat dan memberikan jaminan keamanan siber dari Sirekap. MoU diteken pada Jumat, 19 Januari lalu. “Kasus di Sampang, Madura, ditengarai bisa jadi karena upaya pelemahan Sirekap ini,” ujar sumber itu, kemarin. 

Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daeli, sebelumnya sempat mengatakan Sirekap rawan akan kelemahan dan kejanggalan terhadap proses input data. Ia mencontohkan, pada penghitungan suara secara konvensional, setiap pasangan calon mendapat 93 suara. Namun, ketika data diinput ke Sirekap, dia menyebutkan terdapat perbedaan signifikan. Dia mencontohkan, data perolehan suara pasangan nomor urut 1 tetap 93 suara, lalu pasangan nomor urut 2 naik menjadi 97 suara. “Tapi pasangan nomor urut 3 malah turun jadi 92 suara,” ujar Firman pada Senin, 12 Februari lalu.

Tempo mencoba meminta konfirmasi perihal pembatalan MoU ini kepada anggota KPU, Idham Holik, dan juru bicara BSSN, Ariandi Putra. Namun keduanya belum merespons upaya permintaan konfirmasi melalui sambungan dan pesan aplikasi perpesanan WhatsApp. 

Dalam kesempatan terpisah, Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin), Syaugi Alaydrus, juga menyatakan tidak menerima hasil hitung cepat yang memenangkan kubu Prabowo-Gibran. Menurut Syaugi, hasil hitung cepat yang beredar lewat tayangan di media serta media sosial beberapa jam setelah pencoblosan sama saja dengan survei elektabilitas para calon presiden dan wakilnya. ”Kita tahu survei itu bagaimanalah,” ujar Syaugi di markas Timnas Amin di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menunjukkan jari yang telah dicelup tinta setelah pencoblosan Pemilu 2024 di TPS 60 Lebak Bulus, Jakarta, 14 Februari 2024. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Kubu Anies-Muhaimin menyatakan akan menunggu hasil penghitungan suara resmi dari KPU. Menurut Syaugi, proses penghitungan resmi dari KPU saat ini masih berada di tahap awal. “Karena itu, jangan terburu-buru,” ujarnya. 

Ketua tim hukum kubu Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, mengatakan dia mendapat banyak bukti dugaan kecurangan saat pemungutan suara. Dia menyebutkan bukti itu diperoleh timnya yang ada di lapangan. Salah satunya adalah dugaan keterlibatan kepala desa dalam mendukung salah satu kandidat. Namun Ari belum berkenan memberikan detail indikasi pelanggaran tersebut. “Detailnya akan disampaikan dengan data-data yang lebih lengkap,” katanya di markas Timnas Amin.

Pasangan Anies-Muhaimin diusung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dua kader anggota PKB mengatakan ketua umum partai, Muhaimin Iskandar, telah menginstruksikan semua anggota pengurus partai, seperti dewan pengurus daerah, pengurus wilayah, pengurus cabang, dan para calon anggota legislatif PKB, mengamankan perolehan suara kubu Anies-Muhaimin di setiap TPS hingga pengumuman resmi dari KPU.

Menurut sumber dari PKB itu, Muhaimin mengingatkan para saksi partai di TPS dan para caleg agar tidak terprovokasi oleh hasil quick count. “Muhaimin menyebutkan cara-cara tersebut merupakan bagian dari rekayasa yang diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar sumber itu. 

Tempo belum mendapat konfirmasi perihal ini. Namun Muhaimin melalui akun media sosial X—dulu Twitter—meminta semua relawan, pendukung, dan kader PKB mengawal perolehan suara kubu Anies-Muhaimin. “Kita hormati suara rakyat dengan memastikan tidak adanya kecurangan dan manipulasi penghitungan suara,” kata Muhaimin, yang diunggah di X pada pukul 19.42, kemarin. 

Adapun kubu pasangan Prabowo-Gibran telah berpidato di Istora Senayan, Jakarta, setelah mengetahui hasil hitung cepat yang menyatakan pasangan nomor urut 2 ini unggul dalam perolehan suara. Dalam pidato deklarasi tersebut, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya. “Saya juga bersyukur kita laksanakan pemilu ini dengan aman, tertib, dan tidak ada ketegangan maupun kekisruhan," kata Prabowo, yang didampingi Gibran, kemarin.

Pendapat Pengamat Soal Kekalahan Kubu 01 dan 03 

Menanggapi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pengamat politik Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan kubu Anies-Muhaimin dinilai gagal menjalankan strategi politik untuk meningkatkan elektabilitas kandidat. Strategi politik kubu pasangan calon nomor urut 1 ini dinilai tidak menyasar semua kalangan masyarakat. “Terutama di segmen pemilih di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Padahal dua wilayah itu penyumbang suara yang cukup besar,” kata Agung saat dihubungi, kemarin. 

Sepak terjang partai pendukung kubu Anies-Muhaimin, yakni NasDem, PKS, dan PKB, juga tidak berdampak signifikan. Partai-partai itu belum bisa mengalahkan tokoh-tokoh berpengaruh yang mendukung pasangan calon nomor urut 2. “Partai pendukung Anies-Muhaimin tak punya tokoh kuat di sana,” kata Agung.

Agung menyebutkan, di Solo, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo masih memiliki pengaruh kuat. Anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, juga merupakan Wali Kota Solo. Di Jawa Timur, pasangan Prabowo-Gibran memiliki tokoh berpengaruh, seperti Gubernur Jawa Timur dan wakilnya, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. “Kubu Anies-Muhaimin minim figur yang bisa memobilisasi massa,” katanya. 

Kubu Anies-Muhaimin, kata Agung, juga tak bisa membendung pengaruh Istana. Beberapa kali Presiden Jokowi meng-endorse atau memberi pernyataan yang menyokong kubu Prabowo-Gibran. Selain meningkatkan elektabilitas, endorse itu mengundang pengusaha untuk memberi modal. “Ini bukti penguasa menentukan jalan politik secara keseluruhan,” ujarnya.

Adapun untuk pasangan kubu 03, Ganjar-Mahfud, Agung menilai mesin partai tak mampu mendongkrak elektabilitas kandidat. PDI Perjuangan tampak bergerak sendiri untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar. Dia menilai tidak terlihat gerak sokongan dari partai pengusung, seperti PPP, Hanura, dan Perindo. “Mereka tidak seperti masuk dalam tim,” kata Agung. 

Kubu Ganjar-Mahfud dinilai tak mampu menjaga perolehan suara di basis massa pendukung partai. PDI Perjuangan padahal selama ini memiliki basis massa besar di Jawa Tengah. Karena tak didukung Jokowi, perolehan suara PDIP di Jawa Tengah bergeser ke kubu Prabowo-Gibran. “Kubu 03 juga seakan-akan tak menguasai tiga wilayah kunci: Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Perolehan suara mereka malah makin ambles,” ujar Agung.

Faktor lain, menurut Agung, adalah PDIP terlalu lama mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Akibatnya, masyarakat tidak mempunyai cukup waktu untuk mengenal calon tersebut. 

Dihubungi secara terpisah, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial-Politik Universitas Gadjah Mada, Arya Budi, mengatakan mesin partai kubu Anies-Muhaimin kurang solid. PKB, yang memiliki basis pendukung Nahdlatul Ulama (NU), disebut terbelah. Di satu sisi mendukung Muhaimin Iskandar, tapi sisi lain mendukung Prabowo-Gibran. “Di Jawa Timur, banyak kiai sampai gubernur yang mendukung pasangan nomor urut 2,” kata Arya, kemarin

Di kubu pasangan nomor urut 3, menurut Arya, calon wakil presiden Mahfud Md., yang diprediksi bisa menggaet suara NU, tampaknya tak memberikan efek signifikan. Perolehan suara NU justru memberikan efek bagi pasangan nomor urut 2.

Di luar kegagalan strategi, Arya menilai, kubu 01 dan 03 tidak bisa membendung pengaruh Presiden Jokowi. Jokowi disebut menggunakan sejumlah sumber daya negara untuk mengerahkan massa guna mendukung kubu Prabowo-Gibran. Di antaranya, beberapa kali dia ikut memberikan bantuan bahan pokok kepada masyarakat pada masa kampanye. “Kekuatan penguasa sulit dibendung,” ucap Arya.

HENDRIK YAPUTRA | HAN REVANDA PUTRA | SULTAN ABDURRAHMAN