Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Menjelang Masa Baru

Untuk masa pembangunan mendatang dalam Repelita III, perlu dipertebal jaminan bagi pemerintah pusat, bahwa droping betul-betul digunakan untuk rakyat Timor. Perdagangan dikuasai para pedagang tionghoa. (nas)

8 Juli 1978 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

DUA tahun sesudah berintegrasi dengan Republik Indonesia, suasana mendekati normal akhirnya pulih juga di Timor Timur. Ini ditandai dengan rencana kunjungan Presiden Soeharto untuk pertama kalinya ke propinsi ke-27 ini 16 dan 17 Juli mendatang. Presiden direncanakan akan meresmikan beberapa proyek pembangunan dan juga membuka rute penerbangan komersil ke Dili. Beberapa menteri, termasuk Menko Ekuin Widjojo Nitisastro dan Menhankam Jenderal Jusuf, bulan lalu telah mengunjungi Tim-Tim untuk mempersiapkan kunjungan kepala negara. Sebelumnya, kepada Antara, Menpen Ali Murtopo menjelaskan bahwa maskapai penerbangan Garuda akan menghubungkan Dili dengan daerah-daerah lain di Indonesia Tim-Tim selanjutnya juga akan terbuka untuk dikunjungi, tidak lagi tertutup seperti sekarang. Pihak Garuda sendiri belum tahu persis kapan penerbangan tetap ke Dili akan dimulai. "Tapi kalau diminta, Garuda siap untuk melaksanakan," kata R.A.J. Lumenta, Sekretaris Perusahaan Garuda. Apakah Garuda melihat rute penerbangan baru ini secara komersiil menguntungkan? "Garuda melihat prospek yang baik di mana ada pembangunan," kata Lumenta. Pembangunan memang sedang digalakkan di propinsi termuda ini. Bulan lalu Gubernur Araujo menyerahkan bantuan pemerintah pusat melalui Inpres pada para bupati yang untuk pertama kalinya diterima daerah ini. Menjelang kunjungan Presiden, pembangunan ini tampaknya lebih digiatkan lagi. Tapi sejauh mana Tim-Tim sudah siap untuk masa pembangunan yang lebih panjang? Mungkin baik juga didengar suara di luar kalangan pemerintah daerah. Menjelang kunjungan Presiden, TEMPO berhasil menemui Guilherme A. Goncalvez (59 tahun), ketua DPRD Tim-Tim. Sebelumnya lebih dikenal sebagai Lturai (Raja) Atsabe, bekas salah satu ketua partai Apodeti ini ada di Jakarta selama 2 bulan untuk mengobati penyakit hatinya. Diakuinya, tata pemerintahan di Tim-Tim belum sepenuhnya berjalan seperti di propinsi lain, tapi DPRD yang diketuainya tetap berusaha menjalankan hak kontrolnya, termasuk mengeluarkan resolusi yang mengecam korupsi di Dili sekarang. Beberapa petikan dari wawancaranya dengan wartawan TEMPO George Y. Adicondro. Timor Timur dinyatakan akan ikut Repelita III mendatang. Apakah persiapan di sana sudah matang? Di antara rakyat harus ada kedamaian dan ketenangan lebih dulu. Sekarang rakyat masih bisa bekerja di tempat-tempat konsentrasi tentara kita, seperti di Dili, Same atau Maliana. Ini bukan karena kekuatan Fretilin begitu hebat, juga bukan karena tentara kita bergerak terlalu lambat. Tapi satu dua orang Fretilin yang beroperasi secara terpisah sudah bisa mengacau dan menyebarkan ketakutan di antara rakyat. Sering kali gerombolan-gerombolan kecil pengacau Fretilin keluar bukan untuk berperang, tapi untuk sekedar mencuri makanan dari rakyat. Terlepas dari soal keamanan, apakah aparat pemerintah daerah sudah siap memasuki Pelita III? Sudah mampukah pemerintah daerah kita menyalurkan aspirasi rakyat? Ini sulit dijawab. Pusat sudah mendrop begitu banyak uang untuk Timor Timur, tapi menghadapi Repelita III perlu dipertebal jaminan bagi pemerintah pusat bahwa uang itu betul-betul akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat Timor. Bagaimana cara terbaik untuk mengetahui aspirasi rakyat setelah tidak ada lagi parpol sekarang ini? Parpol di Timor sebenarnya masih barang baru yang muncul setelah revolusi di Portugal. Tapi sementara ini, aspirasi rakyat dapat diketahui melalui para liurai (raja) serta seluruh struktur tradisionil di bawahnya. Orang-orang sederhana biasanya lebih menghargai pemimpin tradisionil yang lebih dikenalnya. Para liurai pun tak dapat mengambil keputusan sendiri. Mereka harus mendapat persetujuan lebih dulu dari para kepala suku yang dibawahinya. Seorang liurai dapat dicopot dari kedudukannya bila kebijaksanaannya ditentang para kepala suku. Sementara itu, kepala suku yang dipilih oleh para kepala knua (clan), juga harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya pada puak-puak dalam sukunya. Begitulah seterusnya sampai pada para kepala keluarga. Di jaman Portugis pun, meski ada struktur kolonial yang diwakili para administrator (bupati) atau chef de posto (camat), sukses tidaknya kebijaksanaan Gubernur di Dili tergantung dukungan para pemimpin tradisionil ini. Saat ini hanya 7 liurai yang duduk dalam DPRD Tim-Tim. Sebelum perang ada 35 orang liurai, tapi banyak yang hilang, gugur atau mungkin ditawan Fretilin di hutan. Bagaimana tentang keadaan ekonomi? Memang betul perdagangan umumnya kembali dikuasai para pedagang Tionghoa yang sudah jaya sejak di jaman Portugis dulu. Soalnya, orang Timor tidak punya modal. Kebanyakan kehilangan semua harta bendanya dalam perang saudara yang lalu. Lalu apa lagi yang mau dijadikan jaminan untuk meminjam modal dari bank? Akibatnya ya tetap kalah bersaing dengan pedagang Tionghoa. Bagaimana tentang perdagangan kopi? Saya belum mengerti betul mekanisme perpajakan kopi ini. Tapi kalau monopoli perdagangan kopi ini dipegang pihak sipil, saya khawatir akibatnya akan lebih buruk. Orang akan berebutan memetik kopi dari kebun orang lain, bukan dari kebunnya sendiri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus