Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko merespons laporan utama Koran Tempo bertajuk "Aib di Lumbung Pangan Jokowi" pada 11 Juli. Laporan tersebut memuat tulisan soal pembangunan kawasan sentra pangan alias food estate di sejumlah daerah terindikasi berantakan dua tahun setelah dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Biasa di dalam hal yang baru itu, ada sesuatu yang biasanya, biasanya dalam mengelola hal-hal yang baru itu mungkin ada sesuatu yang belum tepat," kata mantan Panglima TNI ini saat ditemui dalam acara seleksi wawancara Sekolah Staf Presiden di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Juli 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan, berbagai kekurangan itu harus dibenahi, untuk perbaikan ke depannya.
Dalam laporannya, salah satu yang disorot Koran Tempo adalah food estate di Desa Ria-Ria, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang dimulai September 2020. Di sana, ada bak penampungan air yang kering kerontang hingga bangsal bibit bawang merah yang terbangkalai.
Belum lagi pipa untuk pengairan dari embung ke lahan yang belum dipasang. "Tapi pipa saja belum terpasang sampai sekarang," kata Haposan Siregar, Ketua Kelompok Tani Ria Bersinar, kepada Tempo.
"Bayangkan ambil air perlu 1 kilometer. Bagaimana caranya? Itulah yang bikin semakin malas," kata dia. Target komoditas food estate di lokasi ini pun adalah kentang, bawang merah, atau bawang putih. Tapi kini kebanyakan petani beralih menanam kol dan jagung.
Selain infrastruktur yang terbangkalai, audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga mengungkap seabrek permasalahan, dari perencanaan hingga pelaksanaan program strategis nasional. Audit itu tak hanya menyasar proyek food estate di Humbang Hasundutan, tapi juga di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, serta di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.
Hasilnya, seperti diumumkan di situs web lembaga saat itu, "BPK menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan atau Food Estate Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III 2021 dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal yang material.
Selanjutnya Moeldoko jelaskan soal food estate di Humbang Hasundutan...
Moeldoko lalu mengatakan food estate di Humbang Hasundutan adalah bagian dari kebijakan ekstensifikasi lahan oleh pemerintah. "Bagaimana negara menyiapkan lahan-lahan baru, karena data BPS (Badan Pusat Statistik), terjadi penyusutan lahan baku yang cukup signifikan," ujarnya.
Di sisi yang lain, negara juga dihadapkan denga isu tentang keamanan pangan atau food security. Maka, kata dia, Jokowi memerintahkan untuk mencari alternatif lahan-lahan baru yang idle atau menganggur. "Di antaranya di situ (Humbang Hasundutan)," kata dia.
Moeldoko pun menyebut sasaran dari semua food estate adalah tumbuhan endemik yang cocok di tanam di kawasan tersebut. "Kemarin di antaranya bawang putih, cukup memadai di sana," kata dia.
Lantas berbagai infrastruktur terbangkalai, seperti laporan Koran Tempo. Moeldoko mengakui secara spesifik belum pernah melihat kondisi riil di food estate Humbang Hasundutan tersebut. "Tetapi saya bisa membayangkan seperti yang terjadi di Palangkaraya (Kalimantan Tengah) atau apa itu, di Kalimantan Selatan memang persoalan alam yang seperti itu, itu cukup sulit untuk diatasi," kata dia.
Kalimantan Tengah juga jadi lokasi food estate Jokowi, tepatnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Proyek yang dimulai Juni 2022 ini punya target komoditas padi. "Apa persoalan di Kalimantan Tengah itu? yaitu kondisi lahan yang flat (datar), yang tidak ada elevasi," kata dia.
"Sehingga kalau sungai besar ini naik, menggenangi, kita benahi lagi, perbaiki lagi, pH udah naik, tahu-tahu airnya meningkat lagi, keisi lagi," kata Moeldoko.
Persoalan yang disinggung Mantan Panglima TNI ini pernah terjadi awal 2021 lalu. Saat itu, proyek food estate di Kecamatan Dadahup, Kapuas, terendam banjir karena lokasi lahan berada di areal pasang surut. Selain itu, lahan yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan nasional tersebut juga mengalami kerusakan seluas 88,8 hektare, tepatnya di Desa Tahai Jaya.
"Ini persoalan yang memang alam yang cukup sulit untuk diatasi. Itu saya pikir memang biasa begitulah menghadapi hal-hal yang baru mesti ada sesuatu yang secara alamiah mesti kita hadapi," kata dia.
Foto 
