Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dua kandidat memperebutkan kursi ketua umum di Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan yang berlangsung pada 18-19 Desember 2020. Mereka ialah Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kendati begitu, Suharso--yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional--disebut-sebut lebih unggul dan berpeluang menang secara aklamasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau melihat hasil Rapimwil (Rapat Pimpinan Wilayah) DPW-DPW banyak yang menyebut nama Pak Suharso bahkan minta aklamasi," kata Sekretaris Panitia Pelaksana Muktamar PPP Achmad Baidowi kepada Tempo, Jumat, 18 Desember 2020.
Unggulnya Suharso sebagai calon Ketua Umum PPP ditengarai tak terlepas dari status sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan posisi Suharso sebagai Kepala Bappenas menguntungkan sebagai modal pencalonan ketua umum partai.
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa saat hadir pada Mukernas PPP di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu 20 Maret 2019. Suharso Monoarfa menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP menggantikan Romahurmuziy yang telah dipecat karena tersangkut kasus korupsi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Suharso, kata Adi, menempati pos yang strategis dan menjadi salah satu menteri yang cukup diandalkan Presiden Jokowi. "Suharso punya nilai tambah karena dia saat ini bagian dari Istana," kata Adi kepada Tempo, Jumat, 18 Desember 2020.
Adi mengatakan pertarungan Suharso dan Taj Yasin adalah persaingan karisma struktural dan kultural. Suharso memiliki keistimewaan sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP untuk melakukan penetrasi ke pengurus dari pusat sampai daerah.
Di sisi lain, kata Adi, Taj Yasin memiliki modal kultural dari Maimoen Zubair (almarhum), ulama Nahdlatul Ulama sekaligus salah satu pendiri PPP. "Pertarungannya apakah karisma struktural versus kultural ini punya magnet untuk meyakinkan pemilik suara," kata Adi.
Sejumlah petinggi PPP sebelumnya mengatakan Suharso memang mengantongi dukungan Istana untuk menjadi ketua umum definitif PPP. Ketua DPP PPP yang juga Ketua Steering Committe Muktamar PPP, Syaifullah Tamliha tak membantah bahwa bandul Istana turut menentukan pemilihan Ketua Umum PPP.
"Kami enggak tahu dan enggak pernah tanya ke Istana. Namun rumor yang beredar memang ada kabar tersebut, tapi kami SC enggak pernah konfirmasi ke Istana," ujar Tamliha kepada Tempo, Jumat, 18 Desember 2020.
Meski begitu, Tamliha meyakini siapa pun yang terpilih akan tetap konsisten dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Tamliha mengatakan Muktamar PPP akan merekomendasikan dan menyatakan sikap politik tetap mendukung Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan ia adalah koordinator tim perumus rekomendasi dan pernyataan politik itu. "Siapa pun yang terpilih dia terikat dengan keputusan tersebut," ujar Tamliha.
Namun, Tamliha tak menampik adanya permintaan untuk aklamasi. Ia berujar panitia akan memfasilitasi apa pun keputusan muktamirin, baik aklamasi maupun voting. "Terserah muktamirin, kami menyiapkan dua opsi," ujar dia.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.
Ihwal adanya kemungkinan aklamasi ini, Taj Yasin Maimoen mengingatkan PPP adalah partai Islam yang menjunjung demokrasi. Ketua DPC PPP Jepara ini mengatakan alasan maju sebagai calon ketua umum lantaran ada dorongan dari para kiai, nyai, dan para habib.
Yasin berujar para pengurus DPC dan DPW PPP juga menginginkan adanya perubahan di partai berlambang ka'bah. Salah satunya, PPP diharapkan lebih dekat dengan pondok pesantren dan pemilih. "Partai ini adalah partai Islam yang menjunjung demokrasi, maka partai ini dalam pemilihan kalau bisa bukan aklamasi," ujar Yasin kepada Tempo, Jumat, 18 Desember 2020.
Yasin mengakui harus meyakinkan muktamirin dalam kontestasi pemilihan ketua umum nanti. Meski begitu, ia percaya muktamirin PPP memahami siapa yang lebih paham dan dekat dengan konstituen.
Yasin mengatakan dua modal ini diperlukan jika PPP masih ingin lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di Pemilu 2020. "Banyak pengamat mengatakan Muktamar PPP IX 2020 ini apabila salah memilih ketua akan hilang di tahun 2024. Semoga saja dan harapan saya 2024 tetap lolos."
Tempo menghubungi Suharso Monoarfa untuk mengonfirmasi ihwal kemungkinan aklamasi dan dukungan Istana ini, tetapi belum direspons.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
