Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas Ulama NU) menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan untuk internal organisasi maupun eksternal. Salah satu rekomendasi yang muncul adalah anjuran agar warga NU tidak golput.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ya, maksudnya untuk nyoblos, tidak golput. Karena orang NU punya hak pilih dan hendaknya hak pilih itu digunakan dengan baik," kata Ketua Tim Perumus Rekomendasi, Masduki Baidlowi, lewat pesan singkat pada Tempo, Jumat, 1 Maret 2019.
Berdasarkan dokumen hasil pleno rekomendasi yang Tempo terima, dan sudah dibenarkan oleh Masduki, dorongan agar Nahdliyyin menggunakan hak pilihnya termuat dalam bagian rekomendasi internal nomor C.1.3.
"Warga NU perlu terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses pemilu. Bukan hanya hadir ke TPS untuk memilih calon presiden, DPR, DPD, DPRD I/II, tapi juga tidak mengotori pemilu dengan politik uang, penyebaran hoaks dan fitnah, serta berkonflik karena perbedaan politik," tulisnya.
NU menilai Pemilu harus disukseskan guna meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. "Pemilu 2019 harus dipastikan berjalan dengan aman dan menghasilkan pemimpin yang legitimate. Seluruh elemen dan warga NU harus menjadi bagian dari gerakan tersebut,".
Dalam politik praktis, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menyatakan netral. Namun tak dipungkiri jika dalam pemilihan presiden 2019 NU cenderung merapat ke kubu Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Alasannya, Ma'ruf merupakan mantan Rais Aam PBNU yang kini menjabat sebagai Mustasyar.
"PBNU sebagai organisasi netral tapi kalau orang-orang NU dan tokoh NU berharap warganya pilih Kiai Ma’ruf," ucap Masduki.
Foto 
