Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta – Murid Daoed Joesoef, Sismulyanda Barnas menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai produk sukses kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) Daoed Joesoef. Kebijakan itu dikeluarkan Daoed ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Soeharto, yang menyebabkan kampus jadi kawasan steril dari aktivitas politik. Sehingga mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan bernuansa politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Daoed Joesoef telah meninggal dunia. Dia menghembuskan napas terakhir pada pukul 23.55 WIB pada Selasa, 23 Januari 2018 di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Kebijakan NKK/BKK yang dikenal kontroversial menjadi memoar tersendiri bagi mahasiswa-mahasiswanya dulu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Sri Mulyani itu generasi cerdas yang dihasilkan dari kebijakan NKK/BKK, kalau kami yang menentang ini produk-produk demonstran. Mahasiswa paling pintar zaman kami itu tujuh tahun baru lulus,” kata Sismulyanda kepada Tempo di rumah duka, Jalan Bangka VII, Jakarta Selatan pada Rabu, 24 Januari 2018.
Sismulyanda, mahasiswa Daoed di Fakultas Ekonomi UI Angkatan 1973, blak-blakan mengatakan jika dulu dia sangat anti dan menentang kebijakan NKK/BKK itu. “Saya tidak suka karena dia merubah sistem, mahasiswa tidak boleh berpolitik. Kebebasan jadi hilang,” kata Sismulyanda.
Namun beberapa tahun kemudian, kata Sismulyanda, dia mulai memahami alasan di balik kebijakan Daoed terebut. Dia dan kawan-kawannya mulai memahami jika kebijakan itu sebagai upaya Daoed mengembalikan kampus sebagai komunitas intelektual. “Tenyata seperti yang beliau katakan, harus pintar dulu baru berpolitik. Kalau tidak hanya omong besar saja,” kata dia.
Hal yang sama diungkapkan oleh murid Daoed Joesoef lainnya, Dian Rahmi Indah. Pada 2013, dia mendapat klarifikasi Daoed Joesof dalam sebuah acara diskusi. Saat itu, menurut dia, Daoed membeberkan alasan-alasannya mengeluarkan kebijakan kontroversial itu. ”Intinya beliau mengatakan, mahasiswa harus pinter dulu, kemudian bangunlah bangsa dengan ilmu. Baru saat itu kita berjuang. Entah lewat jalan politik, pendidikan, atau jalan lainnya,” kata Dian.
Kebijakan NKK/BKK muncul setelah peristiwa mahasiswa yang berhasil menumbangkan Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno. Organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), tumbuh subur.
Mahasiswa pun kerap berunjuk rasa mengkritik pemerintah. Misalnya, mahasiswa mengkampanyekan golongan putih pada Pemilu 1971, setelah pemilu dianggap tidak lagi berjalan jujur dan adil. Aksi mahasiswa semakin meluas saat pemerintah akan membangun Taman Mini Indonesia Indah pada 1973.
Hingga puncaknya terjadi pada protes mahasiswa terhadap dominasi modal asing di Indonesia pada 15 Januari 1974. Peristiwa malapetaka 15 Januari atau Malari itu bertepatan saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka mengunjungi Ibu Kota.
Foto 
