Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Berita Tempo Plus

Menanti Ketegasan Presiden Jokowi

Pegawai KPK sudah mengajukan banding administrasi ke Presiden Jokowi sejak Juni lalu, tapi sampai sekarang belum direspons.

11 September 2021 | 00.00 WIB

Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. mahkamahagung.go.id
Perbesar
Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. mahkamahagung.go.id

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Ringkasan Berita

  • Setelah putusan MA, pegawai KPK menunggu sikap Presiden Jokowi atas nasib 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

  • Komnas HAM menegaskan, putusan uji materiil MA tak membatalkan adanya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan.

  • Pegawai KPK sudah mengajukan banding administrasi ke Presiden Jokowi sejak Juni lalu, tapi sampai sekarang belum direspons.

JAKARTA – Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanti sikap Presiden Joko Widodo terhadap nasib 57 pegawai lembaga itu yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Mereka menyerahkan nasib 57 pegawai KPK karena merupakan perintah dari putusan Mahkamah Agung (MA) atas uji materiil terhadap Pasal 5 ayat 4 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara. 

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Imam Hamdi

Bergabung dengan Tempo sejak 2017, setelah dua tahun sebelumnya menjadi kontributor Tempo di Depok, Jawa Barat. Lulusan UPN Veteran Jakarta ini lama ditugaskan di Balai Kota DKI Jakarta dan mendalami isu-isu human interest.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus