Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Jombang sekaligus Ketua DPD Golkar Jawa Timur Nyono Suharli Wihandoko memprihatinkan. Pasalnya lagi-lagi kader partai berlambang pohon Beringin itu terjerat kasus rasuah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Padahal, kata Airlangga, DPP Golkar telah mengimbau kepada seluruh kader, terutama yang menjadi pejabat publik, untuk tidak korupsi. Selain menghindari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh hukum, Golkar menginstruksikan agar meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Semua musibah itu tentu partai prihatin," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.
Meski Ketua DPD-nya menjadi tersangka korupsi, Airlangga yakin konsolidasi Golkar di Jawa Timur terkait pemenangan pemilihan gubernur 2018 tidak terganggu.
"Jadi kemarin sudah rapat dan dalam rapat itu juga sudah dikoordinasikan dengan pasangan calon baik di tingkat provinsi maupun di level kabupaten kota," ujarnya.
Adapun terkait jabatan Nyono sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Airlangga menuturkan sudah menyiapkan pelaksana tugasnya. Keputusan penunjukan plt Ketua DPD Golkar Jawa Timur akan diputuskan satu atau dua hari ini.
Nyono terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di daerah Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu, 3 Februari 2018. Ia tertangkap tangan bersama dengan seorang ajudannya.
Sebelumnya, KPK telah menahan Bupati Kukar Rita Widyasari yang juga kader Golkar, dalam dugaan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Sejumlah kepala daerah yang merupakan kader Golkar juga tersangkut kasus yang sama. Setidaknya selama 2017, sudah ada beberapa kepala daerah dari Partai Golkar termasuk yang tertangkap karena kasus korupsi oleh lembaga anti rasuah itu. Di antaranya adalah, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, Bupati Kukar Rita Widyasari, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, dan Wali Kota Tegal Siti Masitha.
Foto 
