Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Partai NasDem berkukuh tetap dalam barisan pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo meski tiga kadernya akan tersingkir dari Kabinet Indonesia Maju lewat reshuffle. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan partainya berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami berkomitmen mengawal pemerintah dalam koalisi sampai akhir,” kata Ahmad Ali, Senin, 9 Januari 2023. “Bagi kami, komitmen itu tidak boleh dilanggar dengan alasan apa pun.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan NasDem tidak mesti menjadi oposisi pemerintahan Jokowi sekalipun tiga kader mereka dikeluarkan dari kabinet. Tiga kader NasDem di Kabinet Indonesia Maju adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate.
Ahmad Ali menegaskan, jatah NasDem dalam Kabinet Indonesia Maju diperoleh dari hasil perjuangan memenangkan Jokowi dalam dua kali pemilihan presiden, yakni pada 2014 dan 2019. NasDem merupakan pendukung utama Jokowi dalam dua pemilihan presiden tersebut bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan menyokong Jokowi pada pemilihan 2019. Adapun Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional masuk kabinet setelah Pemilu 2019.
Menurut dia, Jokowi semestinya menyampaikan langsung kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh jika tiga kader NasDem di kabinet tidak bekerja secara maksimal dalam membantu program pemerintah. Lalu pengganti ketiga kader itu semestinya juga berasal dari NasDem. “Kalau sampai dikatakan kami tidak dibutuhkan lagi, ya, kami tidak akan ke mana-mana. Tetap mengawal pemerintah,” ujar Ahmad Ali.
Wacana reshuffle kabinet Jokowi mengemuka setelah NasDem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden 2024 pada 3 Oktober tahun lalu. Setelah itu, elite PDIP mendesak agar kader NasDem dikeluarkan dari kabinet karena dianggap berseberangan dengan sikap pemerintah.
Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 28 November 2022. BPMI Setpres/Rusman
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, kata dia, Presiden Jokowi-lah yang paling mengetahui kebutuhan untuk mengganti susunan kabinetnya. “Kami tidak ingin mencampuri dan tak merasa perlu ikut campur," kata Dasco.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan semua anggota kabinet bertugas dan wajib mengabdi kepada presiden. Dengan demikian, presiden sebaiknya mengevaluasi jika menteri-menterinya tidak memiliki performa baik.
Ia mengatakan Golkar berharap anggota kabinet dan seluruh koalisi pendukung pemerintah bekerja optimal dalam menjalankan program pemerintah. “Jangan ada lagi yang tidak fokus atau bermain dua kaki,” kata Dave.
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga mengatakan Jokowi pasti memiliki pertimbangan khusus dan detail mengenai kinerja menteri-menterinya. “Reshuffle itu hak prerogatif presiden, baik tentang kinerja menteri maupun soal politik,” kata Viva.
Sebagai contoh, kata dia, kader PAN, Asman Abnur, mundur dari jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2019 karena PAN berbeda sikap politik dengan partai koalisi pemerintahan Jokowi dalam menghadapi pemilihan presiden 2019. Pada pemilihan 2019, PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, yang kalah oleh paket Jokowi dan Ma’ruf Amin.
“Pak Asman mundur dari jabatan menteri bukan karena kinerja, melainkan soal etika dan fatsun politik,” kata Viva.
Peneliti senior Populi Center, Usep Saeful Ahyar, mengatakan perpecahan partai koalisi pendukung pemerintah merupakan hal yang lumrah menjelang pemilihan presiden. Ia berpendapat, desakan elite PDIP agar NasDem dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju juga beralasan karena partai besutan Surya Paloh itu sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Padahal Anies dianggap antitesis Jokowi.
“Pasti reshuffle ini dijadikan alat politik, apakah ada yang didepak atau diambil. Jadi, bukan semata-mata memperbaiki kinerja,” kata Usep. Ia berpendapat NasDem tidak akan berani menjadi oposisi murni karena mempertimbangkan urusan elektabilitas. Apalagi masih banyak simpatisan NasDem yang mendukung Jokowi.
IMAM HAMDI | IMA DINI SHAFIRA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo