Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Panti Sosial Bina Netra (PSBN) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial pernah memiliki sekolah yang pengelolaannya mirip Sekolah Rakyat. Salah satu kurikulumnya berupa pendidikan asrama dan keterampilan sosial memijat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan Editor: Misteri Pengusul Kota Solo Jadi Daerah Istimewa
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dulu sebelum era Presiden Jokowi, Panti Sosial Bina Netra (PSBN) pernah membuat sekolah yang menggunakan kurikulum asrama untuk anak-anak Tunanetra yang belajar memijat di PSBN," kata Kepala Bagian Humas Yayasan Mitra Netra, Aria Indrawati, saat diwawancara di sela acara 'Orientasi Dunia Kerja Bagi Mahasiswa Tunanetra' yang diselenggarakan di Hotel Mercure Simatupang, Sabtu, 26 April 2025.
Menurut Aria yang juga mantan Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia, saat itu sekolah yang dibuat oleh PSBN menyediakan asrama bagi anak-anak tunanetra. Sekolah itu berada di PSBN yang berada di wilayah Cawang, Jakarta Timur dan Bekasi. "Jadi paginya anak-anak tunanetra ini belajar secara akademis di sekolah tersebut, dan sore harinya belajar memijat di panti sosial bina netra," kata Aria.
Namun, konsep sekolah berasrama ini tidak berlangsung lama lantaran kurikulum pendidikannya dianggap kurang berkualitas. Karena ditutup, sekolah berkonsep asrama ini diserahkan kepada pemerintah provinsi tempat sekolah milik PSBN itu berada dan diubah namanya menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB). Misalnya sekolah berasrama di PSBN Cawang tersebut menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 07 yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Jakarta. "Sementara sekolah berasrama di PSBN Bekasi menjadi milik Pemprov Jawa Barat," kenang Aria.
Adapun penyelenggaraan Sekolah Rakyat saat ini menjadi pertanyaan besar para praktisi pendidikan inklusi. Salah satu pertanyaan yang beredar mengenai pengelolaan kurikulum pendidikan pada Sekolah Rakyat. "Ini jadi menimbulkan curiousity, apakah pengelolaan kurikulumnya berada di bawah Kemensos atau Kemendikdasmen," tanya Aria.
Sekolah Rakyat di berbagai daerah rencananya akan memulai kegiatan pada tahun ajaran 2025/2026 dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, termasuk untuk anak dengan disabilitas.sebagai upaya memberikan fasilitas pendidikan yang layak.
Sekolah Rakyat dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Anak-anak yang mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat akan dievaluasi secara berklala. Kemensos akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi mengukur beberapa aspek termasuk aspek gizi, kesehatan, tingkat IQ, kedisiplinan, kecerdasan mental, hingga kompetensi masing-masing murid.
"Untuk hal ini mitra netra belum dihubungi, namun bila nanti kami sudah terpapar isu ini, kami siap mendukung pemerintah untuk program ini," ungkap Aria.
Dalam proses pembelajaran Sekolah Rakyat mengacu pada kurikulum standar pendidikan nasional (mata pelajaran formal). Selain itu, ada beberapa penambahan materi khusus yang bertujuan menekankan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan sesuai kebutuhan siswa di lingkungan mereka.
Foto 
