Panwaslu Makassar Periksa Dugaan Pidana Manipulasi Suara

Berdasarkan data Pemuda Pancasila, Munafri-Andi hanya meraih 242.480 suara atau 46,47 persen, sedangkan kotak kosong memperoleh 279.332 suara atau 53,53 persen dari 2.461 tempat pemungutan suara (TPS). Adapun data terakhir di situs resmi KPU Makassar menunjukkan kotak kosong unggul 249.274 suara atau 52,77 persen, sedangkan pasangan Munafri-Andi memperoleh 223.132 suara atau 47,23 persen.

Ketua Bidang Data Tim Informasi Teknologi Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Faisal Bidang, mengatakan pihaknya menemukan adanya pelanggaran yang terjadi di sejumlah TPS. Salah satunya di TPS 10, Pabaengbaeng, Kecamatan Tamalate, yang berdasarkan hitung cepat KPU Makassar, pasangan Munafri-Andi menang telak dengan 209 suara melawan kotak kosong, yang sama sekali tidak memperoleh suara. Padahal, berdasarkan pantauan tim independen di TPS tersebut, Munafri-Andi hanya memperoleh 101 suara, sedangkan kota kosong mendapatkan 108 suara. Faisal mengklaim memiliki bukti-bukti pelanggaran tersebut. "Semua sudah kami serahkan ke Panwaslu," kata Faisal.

Anggota KPU Makassar, Abdullah Mansyur, mengatakan lembaganya menduga adanya manipulasi pada formulir C1 atau sertifikat hasil pemungutan suara. "Biarkan Panwaslu bekerja lebih dulu. Tunggu hasilnya," ujarnya. Pernyataan itu dikuatkan oleh Ketua Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi dan Hubungan Antarlembaga KPU Sulawesi Selatan, Uslimin, yang membenarkan adanya dugaan pemalsuan dokumen C1 yang dimasukkan anggota PPK. Bahkan ada formulir yang tertulis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Makassar. "Padahal ini pemilihan wali kota bukan bupati," kata dia. DIDIT HARIYADI (MAKASSAR) | FRANSISCO ROSARIANS

Polisi Bantah Terlibat Rekapitulasi Tertutup

MAKASSAR - Kepala Kepolisian Resor Kota Makassar Komisaris Besar Irwan Anwar membantah keterlibatan kepolisian dalam keputusan pelarangan wartawan atau warga untuk hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pemilihan kepala daerah Kota Makassar. Dia mengklaim hanya memberikan instruksi kepada semua kepala kepolisian sektor untuk membantu menjaga keamanan dan kelancaran proses rekapitulasi.

"Bukan (polisi). Tuan rumah (PPK atau panitia pemilihan kecamatan) yang melarang," kata Irwan kemarin. Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar melayangkan protes setelah sejumlah wartawan dilarang meliput rapat rekapitulasi di beberapa kecamatan. Rapat rekapitulasi yang terlarang diliput itu antara lain di Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Manggala. Di lokasi tersebut, sejumlah polisi dikabarkan menjaga ketat semua akses menuju ruang rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. Bahkan, di Kecamatan Biringkanaya, garis polisi dililitkan di sekitar area rapat pleno.

Ketua AJI Makassar Qodriansyah Agam Sofyan mengatakan larangan meliput rapat rekapitulasi penghitungan suara itu melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Rekapitulasi tertutup itu juga menimbulkan sejumlah dugaan manipulasi suara dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar yang diikuti satu pasangan calon, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi.

Di sejumlah kecamatan, menurut Qodriansyah, pasangan Munafri-Andi tiba-tiba memperoleh suara menang telak. Padahal, berdasarkan versi hitung cepat sejumlah lembaga pemantau, Munafri-Andi kalah dari kotak kosong. "Jurnalis ingin mengecek informasi perbedaan hitung cepat dengan data yang ada di situs resmi KPU," tuturnya.

Anggota KPU Makassar, Rahma Saiyed, mengklaim tak pernah memberikan instruksi kepada PPK untuk menutup proses penghitungan suara. "Kami tak pernah memberikan instruksi seperti itu," kata Rahma. Begitu pula Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman. "Semua rekapitulasi dilakukan secara terbuka sampai ke tingkat kecamatan," ucapnya. DEWI NURITA | TAUFIQ SIDDIQ | DIDIT HARIYADI (MAKASSAR)