Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

PBNU Panggil Lukman Edy, Hasanuddin Wahid, Hingga Gus Choi Buntut Seteru dengan PKB

PBNU belakangan memanggil beberapa tokoh buntut perseteruannya dengan PKB. Mereka antara lain Lukman Edy, Hasanuddin Wahid, dan Gus Choi.

9 Agustus 2024 | 13.23 WIB

Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendy Choirie atau Gus Choi menyampaikan keterangan di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024. Gus Choi memenuhi undangan pansus bentukan PBNU untuk mengharmoniskan hubungan antara lembaga tersebut dengan PKB. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Perbesar
Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendy Choirie atau Gus Choi menyampaikan keterangan di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024. Gus Choi memenuhi undangan pansus bentukan PBNU untuk mengharmoniskan hubungan antara lembaga tersebut dengan PKB. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdatul Ulama atau PBNU belakangan memanggil beberapa tokoh buntut perseteruannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Mereka antara lain eks Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKB Lukman Edy, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan mantan politikus PKB Effendy Choirie alias Gus Choi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Lukman Edy dan Gus Choi memenuhi panggilan tersebut, sedangkan Hasanuddin gamblang mengaku ogah. Tempo telah merangkum pembahasan hasil pertemuan PBNU dengan Lukman Edy dan Gus Choi yang dipanggil secara terpisah itu. Juga, alasan Hasanuddin memilih mangkir dari pemanggilan tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Adapun perseteruan PBNU dengan PKB mengemuka seiring dibentuknya Panitia Khusus atau Pansus Haji DPR. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menuding Pansus yang dibentuk elite PKB itu digunakan untuk menyerang PBNU maupun Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

“Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya (Menteri Agama) adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah pribadi begini,” kata Yahya kepada wartawan seusai rapat pleno PBNU di Jakarta pada Ahad, 28 Juli 2024.

PBNU lalu membentuk Panitia Khusus Tim Lima atau Pansus PKB untuk menangani seteru ini. Tim ini kemudian memanggil sejumlah pihak terkait PKB. Termasuk tokoh-tokoh yang sudah tidak di PKB namun masih punya hubungan dengan PKB juga akan dipanggil. Di antaranya Lukman Edy dan Gus Choi, serta Hasanuddin tersebut.

1. Hasil pertemuan Lukman Edy dengan PBNU

Pemanggilan mantan Sekjen PKB Lukman Edy oleh PBNU dilakukan pada Selasa, 30 Juli 2024. Dalam surat berkop PBNU yang ditandatangani Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen Faisal Saimima tertulis pemanggilan dilakukan untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama atau NU dan PKB.

Lukman Edy kemudian mendatangi kantor PBNU pada Rabu 31 Juli 2024, pukul 12.30 WIB. Eks Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal itu mengenakan batik ungu berkelir motif biru tosca. Ia mengaku tidak tahu akan dicecar pertanyaan apa oleh Pansus PKB. Namun, dirinya membawa sejumlah dokumen terkait organisasi PKB.

“(Membawa dokumen) macam-macam. Ada Anggaran Dasar/Rumah Tangga,” kata Lukman Edy di lobi Gedung PBNU.

Ketua Lembaga Talif wan Nasyr (LTN) PBNU, Ishaq Zubaeri Raqib, mengatakan pemanggilan mantan anggota DPR RI dapil Riau II itu diperlukan oleh Tim Lima lantaran pengalaman Lukman Edy saat menjabat Sekjen PKB pada 2005-2007 dan 2009-2014. Keterangan dari Lukman Edy diharapkan dapat memperkaya data tim.

“Beliau pernah menjabat Sekjen PKB, dan diharapkan bisa mengumpulkan keterangan-keterangan yang lengkap untuk memperkaya data-data yang diperlukan oleh tim,” kata Ishaq di kantor PBNU, Rabu.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Lukman Edy mengatakan pihaknya menjelaskan mengenai perubahan AD/ART PKB setelah Muktamar PKB di Bali pada 2019. Lukman menilai terjadi perubahan di struktur PKB yang menghilangkan sejumlah peran Dewan Syuro. Hal itu berdampak pada sentralisasi kepemimpinan di bawah ketua umum.

“Akibat hilangnya kewenangan Dewan Syuro ini, kemudian kepemimpinan PKB itu tersentralisasi di ketua umum,” kata pria asal Indragiri Hilir, Riau ini.

Dia menjelaskan, Muktamar di Bali itu secara eksplisit menyatakan bahwa ketua umum punya kewenangan yang luar biasa. Bukan hanya menentukan kebijakan-kebijakan partai yang strategis, tapi bahkan bisa memberhentikan DPW dan DPC tanpa musyawarah, baik di tingkat wilayah maupun cabang.

Lukman Edy juga menjabarkan kepada Tim Lima PBNU mengenai keuangan PKB yang disebutnya tidak transparan dan akuntabel. Menurut pria yang pernah maju di Pilgub Riau 2018 itu, sampai saat ini tidak ada transparansi di PKB ihwal keuangan fraksi, dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, hingga dana Pilkada. Persoalan itu, kata dia, adalah hal yang substansial di lingkup internal PKB.

“Tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban, seperti muktamar atau rapat-rapat dan sebagainya,” katanya.

Selanjutnya: Kenapa Sekjen PBNU Ogah Datangi Undangan PBNU

2. Alasan Hasanuddin Wahid ogah penuhi panggilan PBNU

Setelah bertemu Lukman Edy, Pansus PKB PBNU kemudian, mengundang Sekjen PKB Hasanuddin Wahid untuk hadir di Kantor PBNU pada Senin, 5 Agustus 2024. Namun, Hasanuddin memilih tak penuhi undangan tersebut. Alasannya, ia tidak mau memenuhi undangan dari orang yang menyatakan dirinya di atas negara.

“Saya tidak bisa mendatangi undangan dari orang yang menyatakan dirinya di atas negara, tidak boleh di bawah negara,” kata Hasanuddin Wahid lewat pesan tertulis kepada Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.

Hal itu merujuk pada pernyataan Yahya saat pelantikan pengurus PBNU Jawa Tengah di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu, 3 Agustus 2024. Yahya menyinggung posisi NU harus berada di atas negara, bukan di bawah negara, apalagi partai. Menurut Wahid, pernyataan Yahya itu mengabaikan konstitusi.

“Coba publik menilai, apa boleh di Indonesia ini ada institusi di atas negara?” ujar Wahid.

Selain itu, menurut Wahid, undangan tersebut seperti dagelan. Ia mempertanyakan undangan tersebut. Sebab, Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul disebutnya telah terang-terangan mengadu domba warga NU dengan PKB dan meremehkan Pansus Haji DPR RI.

“Lalu tiba-tiba bikin tim mengundang saya. Kayak dagelan aja. Untuk apa? Mana mungkin saya memenuhi undangan mereka? Secara organisasi kita tidak ada urusan sama Gus Yahya dan Saiful. Kita entitas berbeda,” ujar Wahid.

Selanjutnya: Apa Hasil Pertemuan PBNU dan Gus Choi

3. Hasil pertemuan Gus Choi dengan PBNU

Pansus PKB PBNU juga mengundang Gus Choi untuk pertemuan pada Rabu, 7 Agustus 2024. Sosok yang kini kader Partai NasDem itu akan dimintai informasi terkait proses Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB. Gus Choi dinilai mengetahui secara rinci dinamika yang terjadi saat Cak Imim menguasai PKB mengalahkan kubu Abdurahman Wahid alias Gus Dur.

“Ya yang sudah beredar itu kan Pak Efendi Khoiri besok, hari Jumat kalau nggak salah. Eh Rabu, Rabu, besok,” kata Gus Ipul saat di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Dalam pertemuan itu, Gus Choi mengatakan PBNU sebagai organisasi keagamaan berhak mengevaluasi partai PKB. “NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB. Punya hak untuk mengoreksi” ujarnya dalam keterangan persnya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu. “Bukan ikut campur, tetapi karena memang sejarahnya.”

Pada kesempatan tersebut Gus Choi juga menjelaskan sejarah berdirinya PKB yang tidak terlepas dari peran PBNU. Ketika itu, Gus Dur yang menjadi ketua umum PBNU menerima aspirasi bahwa organisasi keagamaan tersebut harus memiliki partai sendiri. Atas aspirasi ini, PBNU membentuk partai, yakni PKB.

Dalam pembentukan PKB, hubungannya dengan PBNU memang tidak terjadi secara struktural. Meski begitu, menurut Gus Choi eksistensi PKB tidak bisa terlepas dari hubungan historis, kultural dan aspiratif. “Tidak struktural, betul. Tapi historis. Historis ini enggak bisa hilang,” kata Effendy Choirie

Mengenai hubungan kultural, menurut dia, NU memiliki kekayaan tradisi keagamaan, tradisi pemikiran, sopan santun, adab, akhlak, dan sebagainya, yang juga menjadi nilai-nilai saat mendirikan PKB. Kemudian hubungan aspiratif menyangkut dengan tujuan didirikannya PKB, yakni memperjuangkan gerakan politik PBNU. Atas dasar itu, ia juga mengatakan bahwa PKB tidak akan bisa eksis tanpa PBNU.

“PKB bisa menjadi seperti ini. Ada. Besar, karena PBNU dan Gus Dur” ujar Effendy.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | EKA YUDHA SAPUTRA | MAULANI MULIANINGSIH

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus