PBNU Panggil Lukman Edy, Hasanuddin Wahid, Hingga Gus Choi Buntut Seteru dengan PKB

1. Hasil pertemuan Lukman Edy dengan PBNU

Pemanggilan mantan Sekjen PKB Lukman Edy oleh PBNU dilakukan pada Selasa, 30 Juli 2024. Dalam surat berkop PBNU yang ditandatangani Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen Faisal Saimima tertulis pemanggilan dilakukan untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama atau NU dan PKB.

Lukman Edy kemudian mendatangi kantor PBNU pada Rabu 31 Juli 2024, pukul 12.30 WIB. Eks Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal itu mengenakan batik ungu berkelir motif biru tosca. Ia mengaku tidak tahu akan dicecar pertanyaan apa oleh Pansus PKB. Namun, dirinya membawa sejumlah dokumen terkait organisasi PKB.

“(Membawa dokumen) macam-macam. Ada Anggaran Dasar/Rumah Tangga,” kata Lukman Edy di lobi Gedung PBNU.

Ketua Lembaga Talif wan Nasyr (LTN) PBNU, Ishaq Zubaeri Raqib, mengatakan pemanggilan mantan anggota DPR RI dapil Riau II itu diperlukan oleh Tim Lima lantaran pengalaman Lukman Edy saat menjabat Sekjen PKB pada 2005-2007 dan 2009-2014. Keterangan dari Lukman Edy diharapkan dapat memperkaya data tim.

“Beliau pernah menjabat Sekjen PKB, dan diharapkan bisa mengumpulkan keterangan-keterangan yang lengkap untuk memperkaya data-data yang diperlukan oleh tim,” kata Ishaq di kantor PBNU, Rabu.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Lukman Edy mengatakan pihaknya menjelaskan mengenai perubahan AD/ART PKB setelah Muktamar PKB di Bali pada 2019. Lukman menilai terjadi perubahan di struktur PKB yang menghilangkan sejumlah peran Dewan Syuro. Hal itu berdampak pada sentralisasi kepemimpinan di bawah ketua umum.

“Akibat hilangnya kewenangan Dewan Syuro ini, kemudian kepemimpinan PKB itu tersentralisasi di ketua umum,” kata pria asal Indragiri Hilir, Riau ini.

Dia menjelaskan, Muktamar di Bali itu secara eksplisit menyatakan bahwa ketua umum punya kewenangan yang luar biasa. Bukan hanya menentukan kebijakan-kebijakan partai yang strategis, tapi bahkan bisa memberhentikan DPW dan DPC tanpa musyawarah, baik di tingkat wilayah maupun cabang.

Lukman Edy juga menjabarkan kepada Tim Lima PBNU mengenai keuangan PKB yang disebutnya tidak transparan dan akuntabel. Menurut pria yang pernah maju di Pilgub Riau 2018 itu, sampai saat ini tidak ada transparansi di PKB ihwal keuangan fraksi, dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, hingga dana Pilkada. Persoalan itu, kata dia, adalah hal yang substansial di lingkup internal PKB.

“Tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban, seperti muktamar atau rapat-rapat dan sebagainya,” katanya.

Selanjutnya: Kenapa Sekjen PBNU Ogah Datangi Undangan PBNU

2. Alasan Hasanuddin Wahid ogah penuhi panggilan PBNU

Setelah bertemu Lukman Edy, Pansus PKB PBNU kemudian, mengundang Sekjen PKB Hasanuddin Wahid untuk hadir di Kantor PBNU pada Senin, 5 Agustus 2024. Namun, Hasanuddin memilih tak penuhi undangan tersebut. Alasannya, ia tidak mau memenuhi undangan dari orang yang menyatakan dirinya di atas negara.

“Saya tidak bisa mendatangi undangan dari orang yang menyatakan dirinya di atas negara, tidak boleh di bawah negara,” kata Hasanuddin Wahid lewat pesan tertulis kepada Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.

Hal itu merujuk pada pernyataan Yahya saat pelantikan pengurus PBNU Jawa Tengah di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu, 3 Agustus 2024. Yahya menyinggung posisi NU harus berada di atas negara, bukan di bawah negara, apalagi partai. Menurut Wahid, pernyataan Yahya itu mengabaikan konstitusi.

“Coba publik menilai, apa boleh di Indonesia ini ada institusi di atas negara?” ujar Wahid.

Selain itu, menurut Wahid, undangan tersebut seperti dagelan. Ia mempertanyakan undangan tersebut. Sebab, Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul disebutnya telah terang-terangan mengadu domba warga NU dengan PKB dan meremehkan Pansus Haji DPR RI.

“Lalu tiba-tiba bikin tim mengundang saya. Kayak dagelan aja. Untuk apa? Mana mungkin saya memenuhi undangan mereka? Secara organisasi kita tidak ada urusan sama Gus Yahya dan Saiful. Kita entitas berbeda,” ujar Wahid.

Selanjutnya: Apa Hasil Pertemuan PBNU dan Gus Choi

3. Hasil pertemuan Gus Choi dengan PBNU

Pansus PKB PBNU juga mengundang Gus Choi untuk pertemuan pada Rabu, 7 Agustus 2024. Sosok yang kini kader Partai NasDem itu akan dimintai informasi terkait proses Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB. Gus Choi dinilai mengetahui secara rinci dinamika yang terjadi saat Cak Imim menguasai PKB mengalahkan kubu Abdurahman Wahid alias Gus Dur.

“Ya yang sudah beredar itu kan Pak Efendi Khoiri besok, hari Jumat kalau nggak salah. Eh Rabu, Rabu, besok,” kata Gus Ipul saat di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Dalam pertemuan itu, Gus Choi mengatakan PBNU sebagai organisasi keagamaan berhak mengevaluasi partai PKB. “NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB. Punya hak untuk mengoreksi” ujarnya dalam keterangan persnya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu. “Bukan ikut campur, tetapi karena memang sejarahnya.”

Pada kesempatan tersebut Gus Choi juga menjelaskan sejarah berdirinya PKB yang tidak terlepas dari peran PBNU. Ketika itu, Gus Dur yang menjadi ketua umum PBNU menerima aspirasi bahwa organisasi keagamaan tersebut harus memiliki partai sendiri. Atas aspirasi ini, PBNU membentuk partai, yakni PKB.

Dalam pembentukan PKB, hubungannya dengan PBNU memang tidak terjadi secara struktural. Meski begitu, menurut Gus Choi eksistensi PKB tidak bisa terlepas dari hubungan historis, kultural dan aspiratif. “Tidak struktural, betul. Tapi historis. Historis ini enggak bisa hilang,” kata Effendy Choirie

Mengenai hubungan kultural, menurut dia, NU memiliki kekayaan tradisi keagamaan, tradisi pemikiran, sopan santun, adab, akhlak, dan sebagainya, yang juga menjadi nilai-nilai saat mendirikan PKB. Kemudian hubungan aspiratif menyangkut dengan tujuan didirikannya PKB, yakni memperjuangkan gerakan politik PBNU. Atas dasar itu, ia juga mengatakan bahwa PKB tidak akan bisa eksis tanpa PBNU.

“PKB bisa menjadi seperti ini. Ada. Besar, karena PBNU dan Gus Dur” ujar Effendy.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | EKA YUDHA SAPUTRA | MAULANI MULIANINGSIH

Pilihan Editor: Wapres Ma'ruf Amin Siap Islahkan PBNU dan PKB, Tapi Tak Bersedia Jika Hanya Dijadikan Peluru