Ketika Guru Dimobilisasi Dukung Calon Presiden

Pekerja menunjukkan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Sumatera Utara, 16 Januari 2024. ANTARA/Fransisco Carolio

Dalam video berdurasi 2 menit 15 detik itu, Andy menyebutkan identitas Prabowo, calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan. Lalu Gibran menjabat Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo. Gibran juga ipar Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

Selanjutnya Andy bertanya kepada koleganya untuk mengarahkan PGRI ke urusan politik. “Pak Andy, Pak Sriyanta mengarahkan PGRI ke politik? Benar, kita arahkan ke politik,” kata Andy. “Selagi politik bisa menguntungkan kepentingan kita, kenapa tidak?”

Dalam video itu, Renaldi dan Lambok juga berpose dua jari, yang serupa dengan nomor urut Prabowo-Gibran. Lalu Ermansyah mengepalkan tangan saat Andy berbicara. Adapun Nardi Pasaribu yang merekam perbincangan tersebut. 

Sikap tidak netral ASN itu dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Sumatera Utara, dan Bawaslu Medan pada 16 Januari lalu. Tapi laporan itu disatukan dan ditangani oleh Bawaslu Medan. Selanjutnya keputusan Bawaslu dibacakan, kemarin.

Fachril Syahputra mengatakan, setelah menerima laporan itu, Bawaslu memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti. Barang bukti yang diperoleh Bawaslu di antaranya dua rekaman video berdurasi 2 menit 15 detik dan 2 menit 55 detik, notulensi rapat, surat keputusan PGRI, undangan kegiatan PGRI, serta surat perjanjian penggunaan gedung.  

Setelah memeriksa selama 14 hari, kata Fachril, Bawaslu berkesimpulan bahwa ajakan mendukung Prabowo-Gibran itu di luar kegiatan kedinasan, tapi rapat berlangsung atas nama PGRI. Meski begitu, para ASN tersebut tetap dinyatakan melanggar prinsip netralitas ASN.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyampaikan keterangan kepada wartawan soal potensi kecurangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan aparatur negara Dinas Pendidikan Kota Medan untuk memilih calon presiden tertentu di Jakarta, 17 Januari 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto mengatakan lembaganya akan menindaklanjuti laporan pelanggaran netralitas ASN tersebut. Tapi Komisi ASN tetap membutuhkan data dan bukti mengenai pelanggaran itu. 

“Sanksi tergantung tingkat pelanggarannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Dari peringatan, ditunda kenaikan pangkat, diturunkan dari jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat,” kata Agus, kemarin.

Sebelumnya, Bobby Nasution mengatakan sudah meminta inspektorat dan Bawaslu menindaklanjuti dugaan pelanggaran anak buahnya tersebut. Menantu Presiden Jokowi ini mengaku sudah menyampaikan kepada ASN agar tidak berpihak dalam pemilihan presiden. 

“Kami dari Pemerintah Kota Medan sepakat ASN harus netral. Selebihnya tanggung jawab saya sebagai wali kota,” kata Bobby.

Bobby belum menyebutkan sanksi apa yang akan diberikan kepada anak buahnya tersebut karena masih menunggu hasil pemeriksaan inspektorat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Benny Sinomba Siregar mengatakan pihaknya sudah memeriksa kasus ini. Benny juga mengatakan percakapan tentang calon presiden dalam pertemuan itu hanya dialog kecil di sela rapat persiapan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan calon pegawai negeri di gedung Sekretariat PGRI Kota Medan. Dialog kecil itu menjadi masalah karena ada peserta rapat yang merekamnya.

“Artinya, tidak seperti yang dibayangkan kawan-kawan, khusus menceritakan tentang pilpres,” kata Benny.

Paman Bobby Nasution itu mengatakan ucapan Andy Yudhistira tentang calon presiden dalam pertemuan tersebut bukan atas perintah atasannya. Ia pun menyerahkan nasib anak buahnya itu ke Wali Kota Medan. “Soal jabatan pelaku, Pak Wali yang memutuskan,” ujar Benny.

Ketua Pengurus Besar PGRI Teguh Sumarno mengatakan lembaganya telah menegur Andy Yudhistira atas ucapannya mengenai calon presiden tersebut. Ia menegaskan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI melarang anggotanya melakukan kegiatan politik praktis. Tapi PGRI tidak menyoal jika ada anggotanya yang memiliki perspektif politik dalam pemilihan presiden. “Mereka mau nyoblos siapa pun, itu terserah mereka,” kata Teguh. 

Ia mengatakan kasus ASN di Medan ini menjadi pembelajaran bagi pengurus PGRI. Teguh membantah tudingan ihwal adanya mobilisasi PGRI kepada anggotanya untuk mendukung calon presiden tertentu. “Kami justru ingin menghadirkan ketiga calon presiden dalam waktu bersamaan,” katanya.

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menduga kasus serupa di Medan juga terjadi di daerah lain. Tapi kegiatan guru untuk kepentingan calon presiden tertentu di daerah lain tidak direkam sehingga publik tak mengetahuinya.

“Kebanyakan kasus itu memang tidak direkam, ya. Itu masalahnya. Misalnya ada briefing kepala sekolah,” kata Imam.

Ia mengatakan lembaganya memang menerima informasi dari guru di daerah mengenai sejumlah kegiatan mereka yang justru berhubungan dengan Pemilu 2024. Misalnya, “Ada yang kirim foto, ‘Kita lagi pelatihan nih, tapi pembicaranya caleg’. Kami ketawa saja. Masak, pelatihan guru, narsumnya caleg?” kata Imam.

Imam melanjutkan, P2G mendapati adanya guru swasta yang sudah terang-terangan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Ia mencontohkan deklarasi dukungan guru swasta kepada Prabowo-Gibran di Bandung, Sabtu pekan lalu. “Banyak sebetulnya deklarasi-deklarasi guru itu,” ujarnya.

EKA YUDHA SAPUTRA | MEI LEANDHA (MEDAN)