Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Pendidikan

Pemerintah Dikritik Utamakan Vaksinasi Influencer Ketimbang Kelompok Rentan

Pemerintah dinilai melakukan diskriminasi akses kepada vaksinasi dengan mengutamakan kelompok-kelompok tertentu yang bukan merupakan kelompok rentan.

21 April 2021 | 19.29 WIB

Seorang lansia menjalani vaksinasi Covid-19 tahap 2 di Sekolah Dasar 03, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksinasi Covid-19 di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. TEMPO/Fajar Januarta
Perbesar
Seorang lansia menjalani vaksinasi Covid-19 tahap 2 di Sekolah Dasar 03, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksinasi Covid-19 di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. TEMPO/Fajar Januarta

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan menilai program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah, khususnya untuk masyarakat lanjut usia masih belum maksimal. Koalisi menilai saat jumlah lansia yang divaksin masih rendah, pemerintah justru mendahulukan pemberian vaksi kepada selebgram, influencer, artis dan pelakuk seni lainnya yang bukan kelompok rentan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Di saat cakupan vaksinasi untuk orang tua atau kakek-nenek masih sangat rendah, vaksinasi justru diberikan terdahulu kepada selebgram, influencer, artis, dan pelaku seni lainnya yang bukan merupakan kelompok rentan,” kata perwakilan koalisi, Irma Hidayana lewat keterangan tertulis, Rabu, 21 April 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Koalisi yang terdiri dari LaporCovid19, YLBHI, KontraS, dan Lokataru Foundation mendapati data hingga 20 April 2021, baru 10 persen lansia di Indonesia yang mendapatkan dosis vaksin pertama dan hanya 4,7 persen lansia yang mendapatkan dosis lengkap vaksin. Berdasarkan pengaduan yang diterima koalisi, sejumlah kota yang komunitas lansia kesulitan mendapatkan vaksin adalah Depok, Semarang, Yogyakarta, dan Bandung Barat.

“Ini jelas menunjukkan pengabaian atas hak hidup sehat serta perlindungan kesehatan dan dari ancaman kematian karena Covid-19 bagi kelompok rentan. Sekaligus menunjukkan kekacauan program vaksinasi dan pengendalian pandemi di tanah air,” kata Irma.

Irma mengatakan pemerintah telah melakukan diskriminasi akses kepada vaksinasi dengan mengutamakan kelompok-kelompok tertentu yang bukan merupakan kelompok rentan. Karena itu, koalisi mendesak pemerintah menghentikan vaksinasi kepada seluruh kelompok yang tidak rentan.

Koalisi juga mendesak pemerintah memperbaiki pendataan dan distribusi vaksin Covid-19 secara terbuka agar tepat sasaran sesuai dengan rekomendasi WHO, dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Koalisi meminta pemerintah tetap ketat dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Terakhir, koalisi meminta pemerintah memberikan informasi dan data yang benar dan valid terkait jumlah realisasi vaksinasi, data kematian akibat Covid-19, data dan jumlah insentif tenaga kesehatan dan data-data yang terkait penanganan Covid-19 di Indonesia.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus