Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Zona Risiko Covid-19 Bertambah

Semua aktivitas yang memicu mobilitas atau interaksi manusia berpotensi menyebarkan Covid-19.

29 April 2021 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Perkembangan peta zonasi risiko mingguan per 25 April 2021 mencatatkan penambahan jumlah daerah zona merah atau risiko tinggi dan zona oranye atau risiko sedang. Khusus zona kuning atau risiko sedang menurun jumlahnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, meminta pemerintah daerah mengantisipasi perkembangan peta zonasi risiko menjelang libur Lebaran. "Seharusnya zona merah dan oranye selalu diupayakan jumlahnya dapat turun," ujarnya tentang perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa, 27 April 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Perkembangan pekan ini, zona merah meningkat dari 6 menjadi 19 kabupaten/kota, zona oranye bertambah dari 322 menjadi 340 kabupaten/kota, sedangkan zona kuning menurun dari 177 menjadi 146 kabupaten/kota dan pada zona hijau tidak ada kasus baru tetap 8 kabupaten/kota serta tidak terkena dampak tetap 1 kabupaten/kota.

Peningkatan zona merah ini disebabkan ada 14 kabupaten/kota yang berpindah dari zona oranye. Kabupaten/kota tersebut tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, dan Kalimantan Selatan. Pada zona oranye dikontribusikan karena ada 53 kabupaten/kota yang berpindah dari zona kuning. Kabupaten/kotanya didominasi dari Sumatera Utara, Aceh, dan Sulawesi Tenggara.

Kemudian perkembangan terbaru perihal kasus positif Covid-19 masih berada pada 6,1 persen dibanding rata-rata dunia 13,1 persen. Jumlah kesembuhan pun telah menembus angka 91,2 persen dari total kasus di Indonesia. Namun jumlah kasus meninggal masih 2,7 persen dibanding rata-rata dunia 2,1 persen.

Untuk itu, seluruh gubernur maupun bupati/wali kota diminta segera membentuk dan mengoptimalkan posko Covid-19 dalam mengantisipasi tradisi mudik. Jika ada kendala, mereka diminta berkoordinasi dengan pusat. Sehingga solusi dapat diberikan jika ada kendala dalam pembentukan dan pengoperasian posko, utamanya terkait dengan dasar hukum dan anggaran. “Tanpa adanya posko, sulit bagi daerah mengantisipasi potensi lonjakan jumlah kasus dalam periode Idul Fitri," tutur Wiku.

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah daerah meniadakan tradisi selama Ramadan, di luar ibadah, yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Salah satu kebiasaan itu adalah mencari jajanan menjelang buka puasa atau ngabuburit. Hal itu demi mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah kasus Covid-19 selama Ramadan dan libur Lebaran nanti. "Budaya ngabuburit harus diredam dulu saat ini," kata dia kepada Tempo.

Jika memang harus diadakan, pemerintah perlu mengatur agar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama ngabuburit tetap diterapkan. Pemerintah daerah, kata Dicky, harus memfasilitasi penjual makanan teratur dan ditempatkan di ruang terbuka.

Tradisi nyekar atau ziarah makam juga harus diatur, sehingga tak terjadi kerumunan orang. Adapun tradisi makan bersama alias munggahan dibatasi jumlah orangnya di bawah 10 dan berasal dari wilayah atau komunitas yang sama.

Dicky pun mengingatkan bahwa segala aktivitas yang memicu mobilitas atau interaksi manusia berpotensi menyebarkan Covid-19 sebaiknya ditekan. Apalagi ketika interaksi tinggi, biasanya orang mengabaikan protokol 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Petugas medis memproses hasil tes swab antigen di Posko dukungan penanganan COVID-19 BPBD DIY di Yogyakarta, 3 Januari 2021. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berharap pembatasan mobilitas melalui kebijakan larangan mudik Lebaran benar-benar berjalan konsisten. Pasalnya, ledakan kasus Covid-19 bisa diprediksi terjadi setelah liburan panjang. Kebijakan larangan mudik diharapkan mampu menekan ledakan kasus itu nanti.

Pemerintah Yogyakarta pun mengimbau masyarakat menaati kebijakan itu, dan mereka yang telah divaksin tak abai protokol kesehatan. “Sekarang makin mendekati masa liburan hari raya. Jangan sampai bermunculan kluster keluarga," kata Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie di sela vaksinasi massal kelompok lanjut usia dan pelaku wisata di Yogyakarta, Senin 26 April 2021.

Pembajun mengungkapkan bahwa semakin banyak penularan Covid-19 dalam komunitas terkecil, yakni keluarga. Penyebabnya, kata dia, masih ada pandangan dalam masyarakat bahwa, ketika berada dalam keluarga itu seolah sudah aman, sehingga akhirnya abai protokol kesehatan. "Kesadaran menerapkan protokol kesehatan di lingkup keluarga ini masih rendah. Bisa dibayangkan saat hari raya jika masih ada yang mudik, lalu berkumpul dan menulari atau tertular keluarga besarnya," ujar Pembajun.

Contoh paling sederhana, ketika sudah berada di rumah, seseorang akan cenderung ingin melepas masker karena merasa aman. Padahal, jika seseorang itu baru datang dari luar, ia setidaknya harus terus memakai masker minimal tiga hari untuk memastikan dirinya aman. "Ketika dalam keluarga inilah kelompok lansia (lanjut usia) yang paling rawan. Maka menjelang libur Lebaran, kami dorong vaksinasi bagi lansia dipercepat," kata Pembajun.

EKO WAHYUDI | PRIBADI WICAKSONO

#ingatpesanibu #cucitangan #pakaimasker #jagajarak

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus