Pemerintah Pandu Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua

JAKARTA -­ Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pengucuran dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat yang seharusnya berakhir pada 2021. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin. "Dana otonomi khusus akan diperpanjang dengan undang-undang yang baru karena undang-undang yang sekarang masa berlakunya akan habis pada November 2021," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

Namun, dia mengimbuhkan, perpanjangan pe­nyaluran dana tersebut akan dibarengi dengan perbaikan sistem. Dalam sistem baru, ucap dia, dana otonomi khusus akan berbentuk dana alokasi khusus (DAK) afirmasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "DAK afirmasi itu artinya nanti terpadu dan terpandu, tidak diserahkan seperti dulu, (pe­­merintah daerah) jalan sendiri. Sekarang pusat memandu penggunaannya," ujar Mahfud.

Ia berujar sistem ter­­padu ini diberlakukan agar pusat dan daerah bisa sama-sama ber­­tanggung jawab dalam pengelolaan dana otonomi. "Pemerintah pusat jangan sekadar menggelontorkan, pemerintah daerah jangan sekadar belanja, tapi bertanggung jawab sama-sama agar bermanfaat bagi ma­syarakat."

Dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sejak 2002 hingga 2020, pemerintah telah menyalurkan Rp 94,24 triliun untuk kedua provinsi. Tapi Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 justru terkontraksi 15,72 persen.

Saat membuka rapat terbatas, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh soal tata kelola dan keefektifan penggunaan dana otonomi khusus. "Karena angkanya sangat besar, saya minta detail. Apakah betul-betul sudah tersampaikan ke masyarakat. Apakah sudah tepat sasaran. Hasilnya seperti apa. Terpenting, dampaknya apa kepada masyarakat." DEWI NURITA | EFRI RITONGA