Pemerintah Serius Akan Bangun Pangkalan Militer di Natuna

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - Kementerian Pertahanan berencana membangun pangkalan militer di kawasan Natuna, Kepulauan Riau. Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan Kementerian akan kembali mengunjungi Natuna bersama dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Rabu mendatang, untuk memastikan situasi terbaru di sana.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sakti Wahyu mengatakan perjalanannya bertujuan untuk memastikan lokasi pembangunan pangkalan militer yang diperlukan di sana. Ia menjelaskan jajarannya baru bertugas selama tiga bulan sehingga baru menginventarisasi permasalahan yang mendesak untuk ditangani dengan cepat. "Nanti di sana (Natuna) kami akan rapat koordinasi dengan Menko Polhukam (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan) dan baru bisa menjawab," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Sakti Wahyu, pemerintah tidak sekadar akan membangun pangkalan militer, tapi juga akan membangun sistem pertahanan yang mumpuni di wilayah terluar Indonesia. Ia menilai wilayah terluar seperti Natuna harus dijaga dan dikuasai secara optimal dari sisi kekuatan ekonominya.

Sakti Wahyu menuturkan zona ekonomi eksklusif adalah hak negara dan bangsa, sehingga wajib untuk dijaga dari negara lain. Keberadaan pangkalan militer, kata Sakti Wahyu, ditujukan untuk menjaga kedaulatan dan zona ekonomi eksklusif tersebut.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membangun pangkalan militer di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Munculnya wacana ini tidak lepas dari banyaknya kapal ikan dan penjaga pantai milik Cina yang masuk ke wilayah perairan tersebut. Ia juga berencana membangun sejumlah pangkalan militer di Indonesia bagian timur.

Gagasan pembangunan pangkalan militer di wilayah Natuna bukan hal baru. Pada 2016, setelah kunjungan ke Natuna, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI untuk menjaga kedaulatan dan menegaskan penegakan hukum di sana. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pembangunan akan dilakukan pada 2017-2019.

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pembangunan pangkalan militer di Natuna termasuk dalam perencanaan pertahanan 2020-2021 yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan. Ia menyatakan tidak hanya Natuna yang akan dibangun, tapi juga wilayah lain. "Banyak wilayah yang membutuhkan pangkalan militer dan mobilisasinya lebih mudah dilakukan jika terdapat pangkalan militer," kata dia.

Menurut Dahnil, perencanaan pembangunan pangkalan militer ini akan segera dibahas dengan DPR dan direncanakan dalam anggaran tahun jamak. Selain itu, Kementerian akan memfokuskan diri pada pembangunan alutsista TNI. Ia menyatakan akan ada persenjataan yang dibeli dan diremajakan.

Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, mengatakan kehadiran pangkalan militer di Natuna sudah diinstruksikan presiden sejak 2016, sehingga mau tidak mau harus dikerjakan. Namun, ia menyampaikan, kehadiran militer di perairan Natuna yang dipermasalahkan tidak akan memberikan solusi. "TNI itu presensinya di wilayah teritorial, ini kan di ZEE. Beda tugas."

Menurut Hikmahanto, zona laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pantai ke arah laut memang area untuk penegakan kedaulatan. Adapun area ZEE membutuhkan penegakan hukum apabila ada pencurian sumber daya alam di sana. "Enggak mendesak ada di sana," ucap dia saat ditemui Tempo di Jakarta Selatan, kemarin.

Hikmahanto mengusulkan kehadiran para nelayan Indonesia di area yang dipermasalahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ia mengungkapkan jangan sampai negara mengatakan itu wilayah mereka namun tidak dimanfaatkan sama sekali. "Nelayan perlu diberikan insentif. Kedua, baru patroli diperkuat untuk halau nelayan asing dan coast guard Cina," kata Hikmahanto.DIKO OKTARA