Pemprov DKI Jakarta Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam pengelolaan keuangan. Meski ada 5 poin permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemprov DKI dianggap dapat menyelesaikan permasalahan dengan laporan yang rinci.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, BPK masih menemukan permasalahan soal pengelolaan keuangan daerah," kata Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit dalam rapat paripurna penyerahan laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2023 di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024.

Ahmadi menjabarkan lima poin yang menjadi fokus dari BPK. Poin pertama adalah pengelolaan aset tetap tanah di Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang berpotensi tercatat ganda. "SIPPT belum seluruhnya didukung berita acara serah terima atau BAST dari pengembang dan penyelesaian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan berlarut-larut," ujarnya.

Poin kedua, Pemprov DKI Jakarta belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI dan pihak lainnya. "Potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang belum didukung perjanjian kerja sama," kata Ahmadi. 

Poin ketiga, kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda. Poin keempat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat. Kemudian poin kelima, penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Ahmadi tidak menjelaskan secara detail apa isi dari yang dipermasalahkan.