Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Nusa

Pengelolaan Sampah di Jawa Barat Menuju Ekonomi Sirkular

Penanganan sampah telah tertuang dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada)

8 Juni 2023 | 15.26 WIB

Pengelolaan Sampah di Jawa Barat Menuju Ekonomi Sirkular
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

INFO JABAR - Masalah sampah tidak hanya dialami oleh Provinsi Jawa Barat, namun juga seluruh daerah. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Prima Mayaningtyas permasalahan sampah harus ditangani baik dari hulu ke hilir. Hal itu dia sampaikan melalui sambungan virtual dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dan tahun ini mengambil tema 'Beat Plastic Polition'

Menurut Prima, penanganan sampah sebenarnya telah tertuang dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) yang ditandangani oleh seluruh kepala daerah untuk berkomitmen mengurangi produksi sampah 30 persen 2025 dan 70 persen menangani sampah.

"Tapi yang terjadi untuk Bandung Raya ternyata timbulan sampah yang ada di TPA regional yang harusnya sebagai pembuangan residu semuanya bertumpuk di regional. Saya melihat pengurangan sampah kurang lebih di bawah 5 persen dari hasil pengukuran di akhir tempat pengolahan regional," kata Prima melalui sambungan virtual, Senin 5 Juni 2023.

Menurut dia, produksi sampah plastik di Jawa Barat dalam satu mencapai 25.335 ton per hari. Akan tetapi baru 19,95 persen atau kurang lebih 108 ton per hari yang bisa terkelola. "Pada kenyataan sampah plastik ini belum terkelola dengan baik," katanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan DLH sampai dengan pemantauan sampah laut baru-baru ini, ditemukan sampah berukuran meso yang berbahan plastik mencapai 16,3 persen dan sampah berukuran makro yang berbahan plastik mencapai 15,5 persen. “Jadi mikro plastik juga telah ditemukan di laut dan di badan perairan. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan karena ini sifatnya non biodegradable," kata dia.

Prima menuturkan, berbagai upaya sesungguhnya telah dilakukan mulai dari tingkat nasional, regional, sampai dengan kabupaten kota. Jadi saat ini tinggal mengimplementasikan upaya pengurangan sampah dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. "Pendekatan ekonomi sirkular harus dilakukan untuk mengurangi pemborosan sumber daya alam dan dampak lingkungan," katanya.

Pengurangan limbah plastik yang sulit terurai bisa dilakukan dengan pemilihan sampah sedari awal agar bisa didaur ulang. Jika itu dilakukan maka akan memperpanjang umur pakai produk, mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA, efisiensi sumber daya alam, mengurangi dampak ekstraksi sumber daya alam, dan akan ada inovasi serta lapangan kerja baru.

"Itu sudah terjadi di Jawa barat, ada beberapa industri untuk pengolahan limbah plastik dan tentu dampak lingkungannya akan menjadi rendah. Kami sudah bentuk bank-bank sampah, bekerja sama dengan aplikasi pengelolaan sampah yang bisa mengambil sampah plastik hingga masuk industri," kata Prima.

Menurutnya, masih banyak orang berasumsi mengolah sampah itu mahal, tidak mudah, dan sampah dianggap tidak bernilai. Tapi yang harus dilakukan dari awal yaitu mengubah sikap dan perilaku masyarakatnya untuk memilah sampah.

"Tapi pemerintah di sini juga menyediakan juga sarana prasarana, anggaran, teknologi, dan regulasi. Jadi lima aspek yang harus dipenuhi dalam mengelola persampahan mulai dari regulasi, institusi, teknologi, biaya, dan pemberdayaan masyarakat. Semua harus berjalan bersama-sama dengan prinsip kolaboratif, inovasi, itu baru bisa dilakukan," katanya.

Sementara itu, mahalnya teknologi pengelolaan sampah, menurut dia memang menjadi konsekuensi karena itu anggarannya harus disediakan. Konsekuensi itu memang harus dihadapi karena kondisi TPA Sarimukti sudah melebihi kapasitasnya, 786,44 persen.

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan teknologi pengelolaan sampah melalui TPPAS Legok Nangka di Kabupaten Bandung. "Kami saat ini sedang menunggu TPPAS Legok Nangka yang sedang dilakukan lelang internasional. Itu memang tidak mudah, membuka suatu proses yang panjang. Apalagi di perjanjian tipping fee Rp386 ribu per ton, dan sudah memberatkan fiskal bagi kabupaten kota yang akhirnya di sharing dengan provinsi," katanya.

Terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Prima pun berharap momen ini dijadikan semua pihak untuk menuju ekonomi sirkular agar sampah semakin bernilai. Apalagi, sudah banyak produk daur ulang sampah menjadi produk berkualitas seperti paving blok dan lainnya. (*)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Prodik Digital

Prodik Digital

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus