Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Penjelasan Lengkap soal PKS yang Absen di Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

PKS sebut alasan absen di Deklarasi Anies-Muhaimin karena langkah koreksi, bukan karena tidak diundang.

4 September 2023 | 17.46 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Surabaya pada Sabtu kemarin, 2 September 2023. Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi cawapres setelah partainya menerima pinangan dari Partai NasDem yang merupakan anggota Koalisi Perubahan. 

Tak ada perwakilan PKS

Acara deklarasi yang digelar di Hotel Majapahit itu hanya dihadiri para kader Partai NasDem dan PKB.  Agenda ini juga dihadiri puluhan kiai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) Surabaya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di lokasi acara hanya terlihat bendera kedua partai tersebut, tanpa ada bendera PKS sebagai anggota Koalisi Perubahan. Meskipun demikian PKS sempat menyatakan akan tetap memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024.

PKS bantah tak diundang

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Mabruri, membantah anggapan bahwa partainya tak diundang dalam acara deklarasi pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia menyatakan, tak hadirnya pimpinan partainya  dalam acara itu sebagai langkah koreksi kepada Partai NasDem. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Para pimpinan tidak hadir itu salah satu ‘koreksi’," kata dia saat dihubungi, Ahad, 3 September 2023.

Langkah koreksi karena tak ada komunikasi terkait Muhaimin

Dia menyatakan PKS melakukan koreksi kepada NasDem dan ketua umumnya, Surya Paloh, karena menentukan Muhaimin sebagai pendamping Anies tanpa berkomunikasi dengan anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan lainnya.

"Komunikasi Nasdem dan Surya Paloh tidak smooth dalam penentuan cawapres," kata dia. 

PKS: masalah atribut ngga terlalu penting

Mabruri juga menyatakan tak mempermasalahkan ihwal atribut-atribut partainya nihil di acara deklarasi pencapresan KPP Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. "Enggak terlalu penting sih masalah atribut," kata Mabruri.

Menurut Mabruri, hal yang paling penting dalam hubungan koalisi adalah kesetaraan. "Substansi penting bahwa dalam koalisi semua parpol setara. Termasuk dalam berkomunikasi," katanya.

Presiden PKS Jelaskan Alasan Absen saat Deklarasi Duet Anies-Cak Imin

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengemukakan partainya memiliki mekanisme tersendiri terkait penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres 2024). Cara menentukannya adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Majelis Syura. 

"Mekanisme itu sesuai dengan Anggaran Dasar PKS Pasal 16 Ayat 2 Huruf i. Dalam ketentuan itu sangat jelas bahwa kaitan dengan penentuan capres dan cawapres harus ditentukan oleh Musyawarah Majelis Syura," kata Ahmad ketika ditemui awak media di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Ahad, 3 September 2023. 

Seperti halnya saat PKS menetapkan Anies sebagai capres mereka, Ahmad menyatakan juga telah melalui mekanisme Musyawarah Majelis Syura tersebut.

"Kalau Pak Anies sudah dapat legitimasi pada saat Musyawarah Majelis Syurs ke-8, dari proses itu ditentukan bahwa mandat atau amanat sebagai capres diberikan kepada Anies Rasyid Baswedan," tuturnya. 

Sedangkan untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang telah dipasangkan oleh Partai NasDem sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies, Ahmad mengakui belum melalui mekanisme itu. Sehingga pada saat pasangan Anies-Muhaimin dideklarasikan di Surabaya, Sabtu, 2 September 2023, PKS belum memberikan legitimasi dukungan kepada Cak Imin.

"Jadi kalau kami (PKS) tidak hadir saat deklarasi memang karena mekanisme di internal kami belum dijalankan. Kami memang belum ada kesempatan untuk itu. Proses ke depan insya Allah," katanya.

Terkait pencalonan Cak Imin sebagai wakil presiden yang akan mendampingi Anies, Ahmad menyatakan akan diusulkan terlebih dulu ke Musyawarah Majelis Syura. "Sementara untuk Cak Imin sudah nih, maka kami akan usulkan ke Musyawarah Majelis Syura, apakah bisa diterima atau tidak, baru nanti kami deklarasi. Jadi legitimasinya lewat musyawarah tersebut," ucap dia. 

Disinggung tentang kerja sama politiknya dengan Partai NasDem, Ahmad memastikan PKS hingga saat ini masih tetap berkoalisi dengan besutan Surya Paloh itu. "Koalisi tetap, sampai sekarang kan kami belum mencabut itu," katanya. 

Demokrat Mundur dari Koalisi Perubahan

PKS dan NasDem merupakan partai yang menggawangi Koalisi Perubahan. Koalisi ini sebelumnya juga diisi oleh Partai Demokrat. 

Demokrat menyatakan mundur dari koalisi itu pada Jumat lalu, 1 September 2023. Langkah itu diambil setelah ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY batal menjadi bacawapres pendamping Anies. Selain itu, NasDem dan Anies juga tak mengkomunikasikan penentuan Cak Imin sebagai cawapres yang mereka usung. Menurut mereka, Anies sebelumnya telah memilih AHY sejak Juni lalu.

Mabruri meyakini langkah koreksi dari PKS itu akan diindahkan oleh NasDem. "Insya Allah diindahkan, Kan Bang Surya Paloh suka yang indah-indah," kata dia.

SEPTIA RYANTHIE | TIKA AYU

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus