Ramai-ramai Menolak Revisi UU MK

Akademikus menolak usulan untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Rencana revisi dinilai sarat kepentingan politik.

20 Februari 2023 | 00.00 WIB

Perbesar

Suasana rapat kerja penjelasan Komisi III DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Kemenkopolhukam di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 15 Februari 2023. ANTARA/Aditya Pradana Putra

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Sejumlah guru besar hukum tata negara sudah pernah menolak usulan untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berlaku saat ini masih relevan untuk digunakan.
Usulan revisi Undang-Undang MK yang diajukan DPR terkesan ugal-ugalan.

JAKARTA – Sejumlah guru besar hukum tata negara sudah pernah menolak usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penolakan itu disampaikan dalam forum diskusi yang digelar oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

mahkamah-konstitusi

mahfud-md

revisi-uu-mk

hakim-konstitusi-aswanto

undang-undang-mahkamah-konstitusi

Andi Adam Faturahman

Berkarier di Tempo sejak 2022. Alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mpu Tantular, Jakarta, ini menulis laporan-laporan isu hukum, politik dan kesejahteraan rakyat. Aktif menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen

Edisi 13 April 2025