Penyelenggara Umrah Tunggu Aturan Teknis Pemerintah

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Penyelenggara perjalanan ibadah umrah merespons positif keputusan Kerajaan Arab Saudi, yang mengizinkan ibadah umrah bagi jemaah asal Indonesia pada masa pandemi Covid-19.
Biaya paket umrah dipastikan membengkak akibat pandemi Covid-19.
Sebanyak 62 ribu calon anggota jemaah umrah masuk daftar antrean.

JAKARTA – Penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) merespons positif keputusan Kerajaan Arab Saudi yang mengizinkan ibadah umrah bagi jemaah asal Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Meski begitu, mereka memperkirakan biaya penyelenggaraan ibadah umrah di saat wabah akan membengkak dibanding pada masa normal.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wakil Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Budijanto Ardiansjah, mengatakan pemerintah harus membantu jemaah umrah mendapat solusi atas potensi penambahan biaya akibat penerapan protokol kesehatan karena pandemi. "Hal ini tentu saja akan menambah beban biaya bagi jemaah, yang tidak semua mampu menanggungnya," kata Budijanto kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia menduga biaya ibadah umrah bakal bertambah besar ketika ada kewajiban karantina bagi jemaah, baik saat di Indonesia maupun ketika di Arab Saudi. Budijanto juga waswas akan potensi gagal bayar dari biro perjalanan wisata umrah ketika biayanya membengkak. Dia mencontohkan kasus penggunaan dana milik jemaah umrah yang sebelumnya gagal berangkat akibat pandemi Covid-19.

Menurut Budijanto, biro perjalanan tidak mempersoalkan skema pemberangkatan jemaah umrah nantinya. Ia yakin semua pihak akan mendukung jika pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memperketat protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Ia menambahkan, saat ini biro perjalanan wisata haji juga mulai mendata calon haji yang sebelumnya tertunda berangkat. Pendataan ini diperlukan jika di kemudian hari Kerajaan Arab Saudi membuka kuota ibadah haji bagi jemaah asal Indonesia. "Kalau saya pribadi, untuk haji, tergantung kuota dari pemerintah dan penanganannya harus lebih kompleks," ujar Budijanto.

Petugas Maktour Travel Umrah dan Haji memberikan penjelasan kepada pelanggan, di Jakarta, 27 Februari 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan

Ketua Umum Serikat Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, mengatakan sejauh ini mereka belum memperoleh kepastian jadwal keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia ke Arab Saudi. Ia mengatakan masih perlu proses persiapan dari kedua negara untuk memastikan keberangkatan jemaah umrah dari Tanah Air agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan otoritas Arab Saudi.

“Utamanya adalah link untuk sertifikasi vaksin. Sistem kita (PeduliLindungi) harus ditautkan dengan Arab Saudi dan itu yang masih dikoordinasikan,” kata Syam.

Syam menjelaskan, tahap yang dijajaki oleh Indonesia mengenai pembukaan ibadah umrah baru sampai pada proses negosiasi antar-departemen. Indonesia, kata dia, masih menyisir hambatan-hambatan yang berpotensi muncul dalam penyelenggaraan ibadah umrah, seperti karantina, vaksinasi, dan sistem penanganan wabah yang terintegrasi di antara kedua negara.

Saat ini, Syam memaparkan, seluruh sistem keberangkatan umrah belum menunjukkan status "on" kendati sudah ada lampu hijau dari otoritas Arab Saudi. Meski begitu, ia memastikan penyelenggara umrah tetap akan bersiap, seperti membuat brosur dan menghitung ulang harga paket ibadah. Harga paket ibadah umrah kali ini ada kemungkinan naik akibat adanya penyesuaian protokol kesehatan. Kenaikan harga paket ibadah umrah akan mencapai Rp 5 juta dari semula Rp 20 juta untuk satu anggota jemaah.

“Seperti hotel, sekarang satu kamar harus diisi dua orang. Kemudian ada pembatasan kapasitas maksimal 50 persen sehingga harga meningkat,” ujarnya.

Selain menyesuaikan tarif, penyelenggara berencana merekrut kembali karyawan untuk bekerja di agen-agen perjalanan. Selama masa pandemi, karyawan agen perjalanan dinonaktifkan.

Agen perjalanan juga akan memastikan status vaksinasi Covid-19 bagi calon anggota jemaah umrah. Apalagi saat ini otoritas Arab Saudi hanya mengakui beberapa merek vaksin, seperti Moderna, AstraZeneca, Jhonson and Jhonson, dan Pfizer.

Dengan demikian, kata Syam, jemaah asal Indonesia yang sebelumnya mendapat vaksin Sinovac dan Sinopharm harus memperoleh suntikan ketiga dengan merek vaksin yang diakui otoritas Arab Saudi. “Masalahnya, vaksin booster kita baru untuk tenaga medis. Ini yang masih menjadi pertimbangan,” katanya.

Ia menjelaskan, ketika sudah ada kepastian jadwal pemberangkatan ibadah umrah, biro perjalanan akan mendahulukan anggota jemaah yang telah terdaftar dalam antrean sejak Maret 2020. Hingga kini, ada 62 ribu anggota jemaah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi. Mereka terdaftar sebelum pandemi terjadi. Selama masa wabah, penyelenggara tidak diizinkan membuka pendaftaran calon jemaah umrah baru. Sebab, pembukaan pendaftaran baru di tengah ketidakpastian pelaksanaan umrah berpotensi memicu terjadinya penyelewengan.