Satu Haluan Banyak Agenda

DI hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Badan Pengkajian, Sjarifuddin Hasan mempertanyakan fungsi pokok-pokok haluan negara dalam rapat pembahasan kelanjutan rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945, awal Mei lalu. Wakil Ketua MPR itu menentang gagasan seorang peserta rapat bahwa presiden tak wajib mematuhi pedoman pembangunan negara. “Untuk apa ada haluan negara dalam konstitusi kalau tidak dilaksanakan?” Sjarifuddin menceritakan isi rapat tersebut kepada Tempo, Selasa, 15 Juni lalu.

Politikus Partai Demokrat itu menilai acuan pembangunan negara tak harus tertulis dalam konstitusi. Dia lalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam dua undang-undang tersebut, kata Sjarifuddin, pemerintah tetap bisa merancang kesinambungan program tanpa mengubah UUD.

Baca: Agenda Partai dan Senator dalam Rencana Amendemen Konstitusi

Pokok-pokok haluan negara—dulunya bernama garis-garis besar haluan negara (GBHN)—merupakan ketentuan yang akan dimasukkan dalam rencana amendemen konstitusi. Sjarifuddin khawatir amendemen akan disusupi pasal selain pokok-pokok haluan negara. “Siapa bisa menjamin amendemen tak akan menyentuh pasal lain? Misalnya masa jabatan presiden,” ujar mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu.

Ketua Fraksi Golkar di MPR, Idris Laena, juga menilai proses amendemen konstitusi terlalu berisiko. Mencermati proses amendemen konstitusi sebelumnya, Idris menyebut MPR tak bisa mengubah pasal tertentu saja. Setiap anggota MPR, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah, memiliki hak konstitusi untuk melemparkan gagasan amendemen.