Perhimpunan Guru: Pertahankan Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Praktisi pendidikan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan penyelenggaraan sekolah secara tatap muka di tengah pandemi Covid-19.
Alasannya, sejumlah penularan Covid-19 terjadi saat sekolah di zona hijau dan kuning menyelenggarakan kegiatan belajar secara tatap muka.
Perhimpunan ingin pembukaan sekolah dilakukan setelah vaksin tersedia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA — Praktisi pendidikan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan penyelenggaraan sekolah secara tatap muka di tengah pandemi Covid-19. Alasannya, sejumlah penularan Covid-19 terjadi saat sekolah di zona hijau dan kuning menyelenggarakan kegiatan belajar dengan tatap muka.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengatakan selama ini sekolah di zona hijau dan kuning mengirim daftar periksa kesiapan sekolah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masalahnya, pemerintah tidak memberlakukan mekanisme verifikasi terhadap daftar periksa itu. "Mestinya Kementerian turun di lapangan memastikan sekolah memenuhi protokol kesehatan," ucap Satriwan, kemarin.

Ia menyatakan kerap menemukan sekolah yang berada di zona oranye yang berupaya memaksa membuka sekolah. Sedangkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak memiliki instrumen untuk memberlakukan sanksi terhadap sekolah ini. Karena alasan itu, ia menolak kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengizinkan membuka sekolah meski berada di zona aman.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebelumnya menyatakan daerah yang dikategorikan sebagai zona hijau dan zona kuning dari penularan Covid-19 dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. "Daerah zona hijau dan kuning pandemi Covid-19 boleh buka tatap muka," tutur Nadiem dalam diskusi dengan para guru di Palu, Sulawesi Tengah.

Nadiem menyebutkan banyak daerah yang tertinggal dan berada di wilayah terluar tidak memiliki akses terhadap Internet. Karena alasan itu, ia menginginkan agar siswa yang berada di zona hijau dan kuning dapat kembali bersekolah secara langsung. Sedangkan sekolah yang berada di zona oranye, merah, dan hitam masih memberlakukan skema pembelajaran jarak jauh.

Menurut Satriwan pernyataan Nadiem tersebut gegabah dan tidak memperhitungkan dampaknya. Terlebih selama ini banyak ditemukan kasus positif Covid-19 ketika pihak sekolah tengah membuka aktivitas belajar-mengajar secara langsung. Hal ini sempat terjadi di Klaten dan Solo, Jawa Tengah; serta di Serang, Banten.

Ia meminta agar pemerintah tidak mengorbankan kesehatan siswa dan guru. Pembukaan sekolah pada saat ini juga tak memungkinkan dilakukan lantaran sedang masuk masa tengah semester. Dia menyarankan agar pembukaan sekolah ditunda hingga memasuki tahun ajaran baru pada Juli 2021. Apalagi pemerintah juga tengah berupaya melakukan vaksinasi massal pada tahun depan.

Meski demikian, beberapa sekolah tingkat menengah pertama di Solo, Jawa Tengah, mulai membuka pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Salah satu sekolah itu adalah SMP Negeri 4 Surakarta. "Kegiatan pembelajaran tatap muka tahap pertama diikuti 119 siswa kelas IX," kata Kepala SMP Negeri 4 Surakarta, Sri Wuryanti.

Pada tahap kedua, pembelajaran tatap muka diikuti 219 siswa dari total 289 siswa kelas IX. Sekolah membuka kelas pada pukul 08.00-10.00 WIB tanpa adanya waktu istirahat. Para siswa akan tetap berada di dalam kelas sampai orang tua masing-masing datang menjemput di depan sekolah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan belum siap membuka sekolah di zona hijau dan kuning meski Menteri Nadiem telah memberikan izin bagi daerah yang mampu menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Sejauh ini hanya ada tiga daerah yang mulai membuka sekolah. Ketiga daerah itu adalah Kota Tegal, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Temanggung. "Ada yang sudah masuk uji coba," kata Ganjar.

Menurut dia, sekolah yang akan membuka kelas tatap muka wajib melapor ke pemerintah daerah setempat untuk mendapat izin. Sebelum itu, pemerintah bakal melakukan simulasi penerapan protokol kesehatan di sekolah.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Padmaningrum, menyatakan saat ini belum ada tambahan sekolah yang melaksanakan simulasi belajar tatap muka. "Kondisi masih sama, belum ada pengembangan baru," tutur dia.

Padmaningrum mengatakan kota besar seperti Semarang bahkan belum bersiap menggelar sekolah tatap muka. Sebab, Semarang masih masuk kategori zona oranye penularan Covid-19. “Pemerintah tidak bisa memberikan izin untuk sekolah di Semarang hingga status berubah menjadi zona kuning atau hijau,” kata dia.

JAMAL A. NASHR | AVIT HIDAYAT | ANT