Pesan Bawaslu kepada KPU setelah DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menilai situasi yang sedang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak mudah setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila.

"Kami berharap apa pun yang terjadi di KPU, saya pernah sampaikan ke Pak Afif (Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin) badai pasti berlalu. Kapal KPU harus tetap berlayar, siapa pun dia nakhodanya," kata Bagja dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera yang dipantau secara daring dari Jakarta pada Selasa, 9 Juli 2024.

Anggota KPU memutuskan menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI menggantikan Hasyim dalam rapat pleno tertutup di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Bagja menyebutkan dia ingin menyambangi KPU usai putusan DKPP. Namun dia mengurungkan niatnya lantaran ingin menjaga perasaan anggota KPU lainnya.

Dia menilai hal ini juga untuk menghindari hal tak penting yang dapat berdampak negatif. Meski begitu, Bagja menghargai situasi internal KPU RI saat ini.

"Kami menjaga perasaan teman-teman komisioner KPU. Untuk menjaga itu, kami bahkan tidak berkomentar tentang apa pun putusan DKPP. Kami hanya siap akan melaksanakan putusan DKPP dan awasi putusan DKPP sesuai amar putusan yang disampaikan Pak Heddy (Ketua DKPP Heddy Lugito)," ujarnya.

Bagja mengungkapkan Afifuddin sudah menyambangi Bawaslu setelah ditetapkan sebagai Plt Ketua KPU. Dia optimistis KPU dapat menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 yang menyisakan waktu 141 hari lagi.

KPU dan Bawaslu sinergi sukseskan Pilkada Serentak 2024

Dalam kesempatan tersebut, Afifuddin mengatakan KPU dan Bawaslu akan melakukan rapat koordinasi bersama untuk bersinergi menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

"Pak Menko (Menkopolhukam Hadi Tjahjanto), saya mau melaporkan insyaallah menjelang pilkada jajaran KPU dan Bawaslu provinsi, kabupaten/kota akan melaksanakan gelaran rakor bersama," ujar pria yang akrab disapa Afif itu.

Dia mengatakan sinergi dibutuhkan untuk menyamakan pemahaman, sehingga saat bekerja nanti tidak banyak kesalahpahaman yang terjadi.

"Ini bagian dari sinergi kita untuk menemukan pemahaman, aturan-aturan yang semakin menemukan titik temu, sehingga ketika di lapangan tidak banyak kesalahpahaman atau dikasih paham yang salah, sehingga harapan kita tidak banyak ledakan persoalan," tuturnya.

Afif menuturkan tidak menutup kemungkinan pada saat penyelenggaraan pilkada akan menghadapi berbagai persoalan. Namun KPU perlu mengelola situasi itu dengan baik.

"Main bola saja bersaing, apalagi untuk posisi jabatan strategis, seperti gubernur, wali kota, dan bupati, pasti situasinya sangat kompetitif. Jadi kita perlu kelola dengan sangat baik," ujar dia.

Dia juga menegaskan KPU RI, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam kondisi siap melaksanakan Pilkada Serentak 2024.

Pilihan editor: Alasan Kaesang Sebut Presiden PKS Ahmad Syaikhu Layak Maju di Pilgub Jakarta