Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Jelang pendaftaran kandidat kepala daerah di Pilkada 2024, Koalisi Indonesia Maju (KIM) bakal mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil buat Pilgub Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
KIM sendiri merupakan koalisi partai yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Guna memuluskan langkah Ridwan Kamil, KIM disebut secara politis berupaya menggandeng partai lain hingga berencana membentuk KIM Plus. Jika terwujud, KIM Plus akan menjadi koalisi gemuk dalam Pilgub Jakarta.
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Caroline Paskarina buka suara terkait kemungkinan partai-partai di luar KIM turut melipir mengusung Ridwan Kamil. Menurut Caroline, faktor penting yang menentukan adalah soal apakah kepentingan dari masing-masing partai tersebut akan terakomodir jika bergabung ke KIM.
“Misalnya, terkait siapa figur cawagub yang akan diusung. Komposisi politik di tingkat nasional juga menjadi pertimbangan, misalnya soal siapa figur politisi dari partai-partai di luar KIM yang akan masuk jajaran kabinet nanti,” jelas Caroline kepada Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Meski dia melihat KIM yang merupakan pemenang dari Pilpres 2024 memiliki posisi tawar yang lebih kuat, tetapi dalam konteks Pilkada Jakarta, partai seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKS) bisa menguatkan posisi tawar dengan membangun wacana alternatif seperti yang dilakukan ketika mengusung Anies menjadi capres.
“Memang tidak mudah, tetapi praktik-praktik politik yang saat ini menjadi perhatian publik, seperti politik dinasti dan lain-lain, bisa kembali dibawa PKS. Apalagi PKS meraih suara terbanyak di DKI Jakarta saat Pileg 2024 lalu,” jelasnya.
Lebih lanjut, menurut Caroline, bersatunya PKS dengan PDIP menjadi potensi kekuatan oposisi yang bagus.
Dia melihat momentum memanasnya hubungan Jokowi dan Megawati bisa menguatkan posisi tawar PDIP. Belum tampaknya sinyal kuat dari kedua partai tersebut untuk berkoalisi, kata Caroline, lebih disebabkan pertimbangan pragmatis.
“Lebih ke pertimbangan pragmatis tampaknya, termasuk persepsi bahwa posisi sebagai oposisi itu kurang menguntungkan secara politis. Apalagi PDIP juga masih menimbang-nimbang untuk mengusung calon gubernur Jakarta dari kadernya sendiri,” paparnya.
HATTA MUARABAGJA
Pilihan editor: Anies Terancam Gagal Maju Pilgub Jakarta Gegara KIM Plus: Manuver atau Dijegal?
Foto 
