Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Pilkada 2018, Tjahjo Kumolo Gelar Rapat dengan Intelijen Polri

Mendagri Tjahjo Kumolo menggelar rapat dengan intelijen Polri untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada 2018.

29 Januari 2018 | 10.26 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Soedarmo dan Ketua Bawaslu Abhan mengikuti rapat kerja (raker) dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Januari 2018. Raker tersebut membahas verifikasi partai politik seusai keputusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Ilham Fikri
Perbesar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Soedarmo dan Ketua Bawaslu Abhan mengikuti rapat kerja (raker) dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Januari 2018. Raker tersebut membahas verifikasi partai politik seusai keputusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Ilham Fikri

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat koordinasi Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri di Hotel Gradhika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin, 29 Januari 2018.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

Tjahjo memulai pembekalan terhadap sejumlah pejabat Direktur Intelkam seluruh provinsi sekitar pukul 10.00 WIB. Rapat koordinasi tersebut berlangsung tertutup untuk wartawan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Namun, dari spanduk yang terpasang, rapat berkaitan dengan kesiapan Intelkam Polri dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan pemilihan umum 2019.

"Intelkam Polri siap melaksanakan deteksi aksi guna mereduksi gangguan keamanan menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019," demikian bunyi spanduk yang berada di dalam ruangan rapat.

Sebelumnya Tjahjo Kumolo dirundung kontroversi setelah pernyataannya yang menyebut akan mengangkat penjabat gubernur dari perwira tinggi polri. Tjahjo mengatakan keputusan itu demi mengamankan Pilkada di daerah rawan. Keputusan Tjahjo itu ditolak banyak kalangan karena dianggap bernuansa politis.

Friski Riana

Lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana pada 2013. Bergabung dengan Tempo pada 2015 di desk hukum. Kini menulis untuk desk jeda yang mencakup isu gaya hidup, hobi, dan tren. Pernah terlibat dalam proyek liputan Round Earth Media dari International Women’s Media Foundation dan menulis tentang tantangan berkarier para difabel.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus