Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera mengajak partai-partai yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden 27 April lalu untuk tetap menjadi partai oposisi. "Harapannya bukan sama Gerindra saja, (tapi juga) rekan-rekan Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Berkarya," kata Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mardani berharap, meski Koalisi Adil Makmur telah dinyatakan bubar, partai-partai yang dulu pernah bergabung di dalamnya bisa tetap solid untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintahan Joko Widodo. "Bukan benci, tidak ada itu, tapi menjadi antitesis," ucapnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mardani mencontohkan, jika Jokowi mengambil kebijakan yang kurang tepat, partainya harus mengembalikan ke tengah. Termasuk jika Jokowi lambat dalam mengambil kebijakan, PKS akan mempercepat. Oposisi diharapkan akan menguntungkan rakyat dan publik.
Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memenangi pemilihan presiden tahun ini. Kubu Jokowi membuka kesempatan kepada partai-partai pengusung Prabowo-Sandiaga untuk bergabung dengan koalisi partai pemerintah. Mereka juga mewacanakan pembentukan kabinet rekonsiliasi yang memungkinkan partai di luar partai pendukung pemerintah duduk di kursi kabinet.
Mardani menyatakan tidak akan mempersoalkan jika ada partai yang memilih bergabung dengan koalisi partai pemerintah. "Karena masing-masing partai punya kebebasan, tapi kami bicara di ruang publik, ayo semua rekan-rekan koalisi 02 yang sudah bubar, kita bertransformasi jadi kaukus," tuturnya.
Rencananya, PKS juga akan menggelar musyawarah majelis syura untuk menentukan sikap apakah bakal bergandengan menjadi oposisi bersama Gerindra atau tidak. Menurut Mardani, partainya mengakui kemenangan Jokowi-Ma’ruf, tapi bukan berarti mereka akan bergabung dalam koalisi. Justru PKS merencanakan menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif.
Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Muhammad Syafi’, mengatakan para kader Gerindra cenderung memilih tetap menjadi oposisi pemerintah. Apalagi Prabowo tetap menghendaki adanya perimbangan kekuatan politik sebagai bentuk upaya mengawal demokrasi. "Saya kira seperti itu. Kader partai Gerindra dan pemikir demokrasi pasti menginginkan Gerindra tetap menjadi oposisi," ujarnya.
Menurut dia, demokrasi yang sehat harus dibangun dengan tetap mempertahankan oposisi sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah terpilih. Dia meyakini Prabowo juga menginginkan agar demokrasi di Indonesia menjadi sehat dengan tetap adanya oposisi. Meskipun kubu Jokowi-Ma’ruf dikabarkan telah menawarkan kursi menteri dan duta besar untuk Gerindra.
Menurut sejumlah sumber di koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga, Gerindra disebut-sebut mendapat tawaran 1 kursi menteri, 1 kursi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan 2 kursi Dewan Pertimbangan Presiden. Ada pula tawaran sejumlah posisi duta besar dan kepala badan. Syafi’i mengatakan berbagai tawaran itu tak sesuai dengan prinsip oposisi.
Meski demikian, Gerinda sepakat pada rencana rekonsiliasi setelah pemilihan presiden 2019. Hal ini untuk menghilangkan polarisasi yang sempat terjadi akibat pemilu. Namun dia menegaskan bahwa rekonsiliasi tak berarti dimaknai sebagai koalisi atau bagi-bagi kursi.
Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat, Teuku Taufiqulhadi, sepakat supaya partai yang sebelumnya mendukung Prabowo-Sandiaga tetap menjadi oposisi pemerintah. "Menurut saya, (mereka) tidak perlu meminta atau diajak di dalam koalisi Jokowi," ujarnya. Menurut dia, pilihan menjadi oposisi adalah yang terbaik saat ini. Apalagi sejak awal mereka memang memiliki visi dan misi yang berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | FIRA PRAMESWARI (MAGANG) | AVIT HIDAYAT
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
