Pengiriman Pekerja Migran dalam Satu Kanal

Pemerintah memberlakukan moratorium penempatan tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi sejak 1 Agustus 2011. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan banyak kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja migran asal Indonesia. Empat tahun kemudian, kebijakan ini diperluas melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Menurut Anwar, penerapan skema one channel system di Arab Saudi ini akan dijadikan pilot project. Jika pola ini berhasil, kebijakan serupa akan diberlakukan untuk penempatan pekerja migran di 18 negara lain di Timur Tengah. “Ini juga akan jadi upaya untuk menekan terjadinya kasus-kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia sektor domestik, baik yang sifatnya keimigrasian, ketenagakerjaan, maupun pidana,” katanya.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan kebijakan one channel system ini telah mempertimbangkan kasus-kasus yang dihadapi pekerja migran sektor domestik. Terutama ketika pekerja migran masuk ke wilayah kafil yang berpotensi menerapkan sistem kerja kafala. Jadi, diperlukan pemahaman tentang cara mengelola kebijakan tersebut agar optimal dan berkeadilan bagi pekerja migran ataupun pengguna jasa.

“Dengan kafil yang berbadan hukum, kita harapkan perlindungannya akan jauh lebih baik. Kemudian monitoring dari perwakilan RI juga lebih mudah,” kata Judha. “Kalau dulu perseorangan kan perwakilan RI harus memonitor ratusan ribu majikan perorangan dan itu enggak visibel.”

Skema one channel system ini, menurut Judha, akan membawa angin segar dalam penempatan pekerja sektor domestik ke berbagai negara di Timur Tengah dan belahan dunia lain. “Pilot project ini jadi base perlindungan dan kami harapkan ini akan jadi jauh lebih baik,” kata Judha.

Pekerja migran Indonesia dan diaspora mengikuti pelatihan kewirausahaan di Dubai, Uni Emirat Arab, 17 Desember 2022. ANTARA/Wahyu Putro A.

Praktik Percaloan Masih Marak  

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto, mengatakan, skema one channel system hanya akan menjadi retorika apabila tata kelola tidak kunjung dibenahi. Sebab, praktik percaloan hingga saat ini masih menjamur. Padahal percaloan menjadi salah satu penyebab pekerja migran dapat masuk ke wilayah lain tanpa pengawasan dari pemerintah. Bahkan, berdasarkan catatan SBMI, saat ini ada sekitar seribu pekerja migran perempuan yang bekerja di Timur Tengah dengan memanfaatkan visa umrah. “Seharusnya perlindungan negara itu menyeluruh, yaitu dibuka kemudian dilindungi, dan tata kelola diperbaiki,” katanya. “Kalau tata kelola belum baik, ya, ini berpotensi membuka keran perbudakan baru.”

Untuk itu, Hariyanto menyarankan pemerintah lebih dulu memperbaiki tata kelola dengan memperkuat pengawasan. Kemudian perlu juga langkah hukum untuk memberantas praktik percaloan buruh migran. “Model apa pun, kalau tata kelolanya belum menunjukkan signifikasi perlindungan, ini jelas akan menambah persoalan baru.”

Sekretaris Jenderal SBMI, Bobi Anwar Ma’arif, menambahkan, informasi lowongan kerja bagi pekerja migran saat ini masih didominasi oleh para calo. Informasi ini menyebar secara masif sehingga calon pekerja migran acapkali mendapat informasi yang menyesatkan. Ujungnya, pekerja migran termakan rayuan dan terlunta-lunta di negeri korban. “Praktik percaloan membuat pekerja migran direkrut secara asal-asalan,” katanya. “Mereka dimanipulasi sedemikian rupa dan banyak terjadi kekerasan yang tak termonitor.”

ANDI ADAM FATURAHMAN