Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SETIAP kali mengingat Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, Ario Bimo Nandito Ariotedjo geleng-geleng kepala. Menteri Pemuda dan Olahraga 33 tahun itu mengaku dari awal ragu menjadi calon legislator di daerah pemilihan DKI Jakarta I. “Mahal di ongkos,” kata Dito Ariotedjo saat menerima Tempo di kantornya, Selasa, 26 Februari 2024.
Politikus Partai Golkar ini mengaku menggelontorkan duit sekitar Rp 15 miliar untuk biaya kampanye. Duit itu ia kucurkan untuk mengongkosi timnya, membuat alat peraga, serta membiayai konsumsi dan transportasi calon pemilih yang datang. Untuk konsumsi dan transportasi, Dito mengaku mengeluarkan sekitar Rp 150 ribu per orang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo meninjau kereta peti rancangan anak SMK di Bandung, Agustus 2023. Tempo/Prima Mulia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Toh, dengan dana kampanye yang fantastis serta statusnya sebagai menteri, Dito gagal menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menempati nomor urut satu atau teratas, Dito hanya mendulang 55.560 suara di daerah yang meliputi Kota Jakarta Timur itu. Sedangkan Golkar cuma menyerok 111 ribu suara di sana.
Survei internal memprediksi Golkar mendapat 300 ribu suara di Jakarta I. Jumlah pemilih Dito diperkirakan lebih dari 60 ribu orang. Dua calon di bawah Dito, yaitu Danty Indriastuti Purnamasari, cucu Siti Hardijanti atau Tutut Soeharto, serta artis Wanda Hamidah, diprediksi mendapat masing-masing 20 ribu suara. Tapi keduanya hanya beroleh kurang dari 11 ribu suara.
Sehari menjelang hari pencoblosan, Dito mengaku mendapat laporan dari timnya bahwa ada sejumlah calon legislator yang membagikan duit Rp 150-300 ribu ke rumah pemilih. Belakangan, Dito mendapat informasi bahwa sejumlah caleg menyiapkan duit serangan fajar hingga puluhan miliar rupiah. “Ternyata pertarungan sebenarnya terjadi di ujung,” ucap Dito.
Tim Dito sempat memintanya ikut membagi amplop. Tapi ia mengklaim menolak karena merasa pergerakannya sebagai menteri diawasi. Dito menilai persaingan di Jakarta Timur—dikenal sebagai “dapil neraka”—sangat ketat. Ia menghadapi sejumlah inkumben, seperti Mardani Ali Sera dari Partai Keadilan Sejahtera, Habiburokhman dari Partai Gerindra, dan Putra Nababan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Dengan sederet nama tenar itu dan kekalahan modal kampanye, Dito yang digadang-gadang menjadi vote-getter pun melempem. “Sejak awal saya yakin tak akan lolos,” katanya. Anak pengusaha tambang Arie Prabowo Ariotedjo ini mengaku tetap maju sebagai calon legislator sebagai ungkapan terima kasih kepada Golkar yang telah menjadikannya menteri.
Calon lain, Masinton Pasaribu, juga tumbang di daerah pemilihan Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Maju sebagai caleg bernomor urut tujuh, Masinton gagal mengulangi kesuksesan dalam dua pemilu sebelumnya yang mengantarkannya ke Senayan.
Nama Masinton sempat viral di media sosial X saat masa kampanye. Warganet membicarakan dia karena baliho kampanyenya berhamburan di jalan-jalan raya di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Saking banyaknya baliho anggota Komisi Keuangan DPR itu, muncul anekdot “tak ada anak Jaksel—sebutan anak gaul Jakarta Selatan—yang tak mengenal Masinton”.
Masinton mengaku jorjoran berbelanja alat peraga kampanye. Kepada Tempo, ia mengakui mencetak belasan ribu baliho. Untuk membuat baliho, kalender, dan stiker, ia mengeluarkan duit Rp 6 miliar dari kantong pribadi. “Itu uang tabungan selama jadi anggota DPR,” tutur Masinton di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2024.
Meski namanya sudah populer, Masinton merasa perlu memperkenalkan diri kepada para pemilih milenial dan generasi Z lewat papan bergambar wajahnya. “Supaya warga Jakarta tahu saya,” kata Masinton. Lebih dari 50 persen pemilih berasal dari kalangan milenial dan gen Z.
Rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung KPU, Jakarta, 4 Maret 2024. Tempo/Febri Angga Palguna
Masinton pun mengklaim berupaya selalu merawat konstituennya. Dalam empat tahun terakhir, atau sejak masa pandemi Covid-19, ia selalu membagikan paket bahan kebutuhan pokok atau sembako beberapa bulan sekali. Setiap kali berbelanja, Masinton bisa menghabiskan Rp 200-250 juta.
Kendati pol-polan memasang baliho dan membagikan sembako, Masinton keok. Bekas Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi itu memperoleh sekitar 50 ribu suara. Ia kalah bertarung dengan rekan separtainya, Once Mekel. Bekas vokalis band Dewa ini meraup hampir 60 ribu suara.
Bercerita dengan raut merengut, Masinton setengah tak percaya bahwa ia gagal. Pada akhir Januari 2024, Masinton memantau hasil survei dari lima lembaga. Hasil sigi itu menyatakan perolehan suaranya tertinggi dibandingkan dengan rekan separtai ataupun caleg partai lain. Perkiraan perolehan suara untuk Masinton 100 ribu, tak jauh berbeda dengan raihan pada 2019.
Pun di daerah pemilihan itu PDI Perjuangan menghitung bisa mempertahankan dua kursi DPR. Namun hasil rekapitulasi suara menyatakan partai banteng hanya mendapatkan satu kursi. Masinton bersama caleg inkumben Eriko Sotarduga serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tersingkir dari ring kemenangan.
Masinton menduga ada sejumlah faktor yang membuat perolehan suaranya dan PDIP menyusut. Salah satunya ada upaya menggembosi suara. “Saya mendapat berbagai laporan, ada orang-orang yang menghasut warga agar tak memilih PDIP dan saya,” ucap Masinton.
Ia mengaku didatangi oleh penegak hukum lebih dari sekali. Mereka mengingatkan agar ia tak keras mengkritik Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Sejak putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden, Masinton acap menyerang dinasti Jokowi. Ia mencetuskan julukan “Samsul” untuk Gibran, yang salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengklaim sejumlah calon legislator partainya mendapat gangguan karena mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. “Caleg-caleg kami seperti dibonsai, bukan cuma di DKI Jakarta, tapi juga di daerah lain,” tutur Hasto di Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. Di semua daerah pemilihan di Jakarta, kursi DPR PDI Perjuangan berkurang satu.
Masinton Pasaribu juga mengaku berhadapan dengan politik uang. Ia mendapat laporan dari timnya bahwa amplop dari para caleg lain untuk warga di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan beredar tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Nilainya Rp 150-250 ribu. Besaran duitnya, kata Masinton, berlipat dari yang ia hadapi pada 2019, yaitu Rp 50-100 ribu.
Rekan separtai Masinton, Djarot Saiful Hidayat, sama apesnya. Calon legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara III yang mencakup sepuluh kabupaten/kota itu gagal merebut kursi DPR. Empat hari pasca-pemilu, hasil hitung cepat menunjukkan perolehan suara bekas Gubernur DKI Jakarta itu stagnan di angka 54 ribu, setengah dari perolehan suara pada Pemilu 2019.
Djarot Saiful Hidayat di kantor DPP PDIP, Jakarta, Januari 2018. Dok. Tempo/Fakhri Hermansyah
Djarot menganalisis perolehan suara itu bersama tim kampanyenya. Ternyata terjadi migrasi suara dari pemilih Djarot ke calon legislator partai lain yang mengusung Prabowo-Gibran. Di Kabupaten Batu Bara, misalnya, Djarot mengklaim perolehan suaranya susut drastis ketimbang perolehan dalam survei internal. “Suaraku dan PDIP habis di sana,” ujar Djarot, Kamis, 28 Maret 2024.
Lima hari sebelum hari pemungutan suara atau 9 Februari 2024, Jokowi bersafari ke Kabupaten Batu Bara sembari membagi-bagikan bantuan sosial. Djarot menuding jumlah pemilihnya remuk redam setelah kunjungan Presiden. Djarot juga menuding sejumlah calon legislator bermain politik uang dalam bentuk duit ataupun sembako. “Ini pemilu barbar, vote buying merajalela.”
•••
SEKITAR empat bulan berkampanye, mulai November 2023 hingga Februari 2024, Rian Ernest Tanudjaja mengklaim telah mendatangi 11 ribu orang. Selama tiga setengah jam setiap hari, ia menyambangi rumah pemilih dengan sepeda motor listriknya. Kegiatan ini dijalani calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta itu lima hari dalam sepekan.
Politikus Partai Golkar itu membagikan kartu nama sembari menyampaikan visi-misi. Ia tak menebar janji muluk-muluk dan hanya menyatakan akan menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah Jakarta. “Saya keliling di dapil pukul 14.30 sampai 18.00 karena harus bekerja kantoran dulu,” kata staf eks Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, itu.
Rian tak bekerja sendiri. Ia dibantu belasan relawan menjangkau rumah-rumah yang tak sempat didatanginya. Kepada Tempo di Blok M, Jakarta Selatan, 28 Maret 2024, Rian menunjukkan laporan keuangannya. Tertera angka Rp 2,5 miliar. Laporan itu juga ia presentasikan kepada donatur dana kampanyenya yang merupakan pengusaha dan kolega lamanya di dunia advokat.
Rian Ernest mengunjungi warga masyrakat daerah pemilihannya di Jakarta, Desember 2023. Dok. Pribadi
Pun Rian menulis rinci pengeluarannya. Ia menulis dana operasional sebesar Rp 1,5 miliar untuk membiayai pertemuan dengan masyarakat dan membayar relawannya. Sisanya untuk mencetak alat peraga kampanye.
Dengan dana sebesar itu, Rian tetap gagal menjadi legislator Jakarta. Ia mendapatkan 10.900 suara, meleset dari targetnya sebesar 15 ribu suara. Pada Pemilihan Umum 2019, bekas calon legislator Partai Solidaritas Indonesia itu meraup lebih dari 25 ribu suara.
Sepantun dengan calon legislator lain, Rian menduga dikalahkan oleh para rivalnya di tikungan terakhir. Menjelang hari pencoblosan, Rian mendapat informasi bahwa sejumlah caleg mengucurkan Rp 5-6 miliar untuk serangan fajar. Seniornya di Golkar sempat menawari dia duit untuk mengebom pemilih. Tapi, setelah merenung semalaman, Rian menolak.
Nun di Jawa Timur, Eva Kusuma Sundari kelabakan ketika berhadapan dengan pemilih pada Pemilu 2024. Sejumlah warga di daerah pemilihan Jawa Timur VIII menghubungi Eva dan relawan kampanyenya, lalu menagih salam tempel alias duit. “Mereka bilang caleg lain sudah ngasih amplop,” tutur politikus Partai NasDem itu saat dihubungi Tempo, Ahad, 31 Maret 2024.
Bekas anggota DPR dua periode dari PDI Perjuangan itu ogah menjalankan politik uang. Ia menjaring sejumlah aktivis perempuan lokal untuk membantu kampanye. Pada Agustus 2023, Eva juga membentuk jaringan dengan organisator dari berbagai lembaga swadaya masyarakat. Mereka mendekati pemilih berlatar belakang buruh hingga ibu rumah tangga.
Eva pun membuat program pelatihan peningkatan keterampilan hingga mengadvokasi para pekerja pabrik. Relawannya membagikan kalender dan gelas bergambar foto Eva kepada warga sembari memetakan pemilih. Sebagai ganti uang lelah, Eva mengupah relawannya Rp 2.000 untuk tiap rumah yang didatangi.
Mencermati survei internal NasDem dan sigi dari lembaga independen, Eva melihat tren elektabilitasnya stabil sebulan menjelang hari pemungutan suara. Namun, beberapa hari sebelum hari pencoblosan, kondisinya berubah drastis. Politik uang dari calon legislator lain membuat pemilihnya yang sudah terdaftar berbalik arah.
Anggota tim kampanye Eva lantas pamit satu per satu karena melihat tak ada harapan menang. Sesuai dengan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih Eva tak lebih dari 2.000-an. “Suara bisa disulap dalam semalam.”
Calon legislator Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim, juga mendapati hasil survei berbeda dengan realitas. Hingga dua pekan sebelum hari pemilihan, Luqman yang maju di daerah pemilihan Jawa Tengah VI terdata sebagai caleg dengan elektabilitas tertinggi di partainya. Anggota Komisi Agama DPR itu menggandeng lembaga Alvara Research Center.
Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim. dpr.go.id
Di daerah pemilihannya, Luqman sudah punya basis massa. Calon inkumben itu kerap mengadakan program bedah rumah di daerah pemilihannya yang meliputi Kabupaten Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo, dan Kota Magelang. Namun, di hari pemilihan, ia kalah oleh kolega separtainya yang juga kerabat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Luqman mengklaim perolehan suaranya tumbang karena kalah logistik. Ia mengaku cuma menyiapkan duit Rp 4 miliar untuk kampanye, tak berbeda jauh dibanding pada 2019. Duit itu ia pakai untuk mengongkosi masyarakat yang datang ke acara kampanye serta mencetak alat peraga. “Ada caleg partai lain yang bercerita mengeluarkan puluhan miliar rupiah,” kata Luqman.
•••
MEMPEROLEH jumlah suara besar tak menjadi jaminan dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Calon legislator Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi, contohnya. Dengan perolehan suara hampir 360 ribu, ketiga terbesar secara nasional, ia hampir pasti gagal ke Senayan karena PPP hanya mendapat 3,87 persen suara atau gagal melewati ambang batas parlemen.
Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi.dpr.go.id
Baidowi bertarung di daerah pemilihan Jawa Timur XI. Banyak orang menyebut daerah itu sebagai zona merah untuk wilayah pemilihan yang mencakup Pulau Madura tersebut. “Madura ini ‘dapil neraka’. Sampai-sampai semua jaringan harus dipakai untuk mendulang suara,” ujar Baidowi ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 28 Maret 2024.
Salah satu faktor yang menyebabkan perolehan suara PPP di Madura tergerus adalah kongsi partai Ka’bah dalam pemilihan calon presiden. Bersama PDI Perjuangan, PPP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Kendati Mahfud lahir di Sampang, Madura, perolehan suara Ganjar-Mahfud terendah di Madura di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, pun mengakui faktor calon presiden yang diusung ikut mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap partainya. “Meski begitu, PPP tetap solid mendukung calon yang didukung bersama PDIP,” kata Mardiono di rumahnya di Permata Hijau, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.
Untuk memperoleh 359 ribu suara, Baidowi mengaku mengeluarkan biaya sekitar Rp 3 miliar buat mencetak kaus dan baliho serta menggelar sosialisasi. Biaya yang ia tanggung itu dua kali lipat biaya pada 2019. “Karena jumlah alat peraga kampanye dan konsolidasi bertambah untuk pileg kali ini,” ucap Baidowi.
Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang juga mendapat 180 ribu suara di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II, yang mencakup Pulau Lombok dan Sumbawa. Tapi ia tak bisa melenggang ke Senayan karena perolehan suara partainya, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, anjlok di bawah 2 persen.
“Saya sedang berpikir untuk mengajukan gugatan agar caleg-caleg seperti saya dan Baidowi dengan perolehan suara tinggi tetap bisa masuk dan suara untuk kami tidak terbuang,” kata bekas Gubernur Nusa Tenggara Barat ini kepada Tempo melalui sambungan telepon, Selasa, 26 Maret 2024.
Mengklaim bekerja mengawal perolehan suara partai, Tuan Guru Bajang menyasar konstituen berjumlah 67 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Perindo pun memberikan fasilitas, seperti gerobak untuk pedagang kaki lima. Dua politikus Perindo menyebutkan, selama kampanye, partai milik Hary Tanoesoedibjo itu menggelontorkan duit ratusan miliar rupiah.
Seperti Partai Persatuan Pembangunan, Perindo turut mengusung Ganjar-Mahfud pada pemilihan presiden 2024. Namun kedua partai itu sama-sama tak mendapat efek ekor jas alias coattail effect dari calon presiden jagoan mereka.
•••
MENYUSUN disertasinya pada 2013, Pramono Anung menyinggung ongkos politik tinggi untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan duit yang dibutuhkan untuk maju sebagai calon legislator adalah Rp 500-800 juta pada 2004. Satu dasawarsa kemudian, Pramono, kini Sekretaris Kabinet, memperkirakan ongkosnya berlipat menjadi Rp 1,2-2 miliar. Pada Pemilu 2024, biaya itu bisa belasan hingga puluhan miliar rupiah.
Mahalnya ongkos untuk berpupuh ke kursi parlemen ini disadari oleh para kontestan pemilihan anggota legislatif. Politikus Partai NasDem, Eva Kusuma Sundari, menilai perang gagasan tak lagi hidup dalam pemilu yang brutal karena politik uang. “Sekarang realitasnya caleg membeli suara, pemilik suara memilih yang memberi amplop. Ini seperti supply ketemu demand,” ujar Eva.
Eva meminta perbaikan sistem dilakukan secara masif untuk pemilihan anggota legislatif mendatang. Misalnya dengan mengkaji ulang sistem proporsional tertutup dan terbuka.
Sedangkan Luqman Hakim, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, merekomendasikan evaluasi penegakan hukum terhadap para pelanggar aturan pemilu. Salah satunya pelanggaran politik uang. “Kalau rekomendasi itu dilakukan, mau sistem politiknya terbuka atau tertutup, pemilu akan berjalan lebih adil,” kata Luqman.
Rian Ernest, calon legislator milenial, khawatir mahalnya ongkos pemilihan anggota legislatif pada Pemilu 2024 akan membuat anak muda apolitis dan ogah masuk dunia politik. Mereka yang duduk sebagai wakil rakyat pada masa mendatang hanyalah yang punya modal, berduit, atau populer. “Iklim ini akan mempersempit peluang munculnya politikus muda yang berintegritas,” ucap Rian.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Hussein Abri Dongoran, Egi Adyatama, dan Erwan Hermawan berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Sulap Suara Satu Malam"