Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Chico Hakim mengatakan partai-partai koalisi pengusung Ganjar-Mahfud solid mendukung usulan pengajuan hak angket oleh DPR soal dugaan kecurangan pemilu, termasuk PPP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"PDIP dan PPP maupun partai lain yang berada di koalisi solid dalam menghadapi ini," ujar Chico saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Ahad, 25 Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Chico menilai bila ada pernyataan lain dari partai bertanda gambar kakbah, itu tak mewakili suara partai secara keselurugan. Dia menilai PPP mendukung usulan yang pertama kali disampaikan oleh calon presiden Ganjar Pranowo itu.
"Kalaupun memang ada komentar dari satu orang yang mengatakan terkait dengan keengganan untuk menggulirkan hak angket, itu tidak mewakili PPP," ujar Chico.
Sebelumnya, PPP menyatakan belum mengurusi wacana hak angket yang digulirkan Capres Ganjar Pranowo. Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Achmad Baidowi mengatakan, saat ini partainya masih fokus pada perhitungan suara untuk lolos ke ambang batas parlemen.
"Kita masih kawal penghitungan suara di lapangan. Jadi kita masih belum fokus ke sana (penggunaan hak angket), fokus kita mengawal rekapitulasi suara karena kita ingin lolos ke parlemen," kata Baidowi saat dihubungi pada Jumat, 23 Febuari 2024.
Sebelumnya, calon presiden Ganjar Pranowo pertama kali mendorong partai pendukungnya untuk menggunakan hak angket. Eks Gubernur Jawa Tengah ini menilai dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan sejahtera yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pengusung Calon Presiden Anies Baswedan sudah menyatakan dukungan pada Kamis malam, 22 Februari 2024.
Namun usul Ganjar tersebut ditolak oleh partai politik pengusung pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, salah satunya Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku lebih tertarik mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 ketimbang wacana penggunaan hak angket.
"Saya justru lebih tertarik, pasca-Pemilu 2024 setelah kita mengetahui pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar AHY di Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2024.
Foto 
