Potensi Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi

MK dinilai terlibat konflik kepentingan setelah menerima peserta sayembara desain gedung pemerintahan di kawasan IKN. MK terkesan sudah melegitimasi UU IKN.

29 April 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin jalannya sidang perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di kantor MK, Jakarta, 5 April 2022. ANTARA/Sigid Kurniawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pakar hukum menilai sikap MK seolah-olah memberi legitimasi terhadap Undang-Undang IKN.
MK semestinya tidak menerima peserta sayembara desain gedung pemerintahan di kawasan IKN.
MK bantah terlibat konflik kepentingan setelah menerima peserta sayembara desain gedung pemerintahan di IKN.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi diduga terlibat konflik kepentingan setelah sekretariat lembaga ini menerima peserta sayembara desain gedung pemerintahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin lalu. Konflik kepentingan itu merujuk pada gugatan uji materi Undang-Undang IKN yang diajukan ke MK.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

uji-materi-uu-ikn

uu-ikn

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 20 April 2025