PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Achmad Baidowi menyatakan partainya menolak rencana amandemen konstitusi yang kini sedang ramai dibicarakan usai pertemuan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dengan mantan Ketua MPR Amien Rais. Dia menyatakan keberatan atas salah satu gagasan dalam wacana amandemen itu, yakni pemilihan presiden lewat MPR.

"Saya bersama fraksi PPP tentu menolak keras kalau kembali ke (konstitusi) yang lama di mana presiden dipilih MPR," kata Achmad yang biasa disapa Awiek dalam pesan suara yang diterima Tempo via aplikasi Whatsapp, Ahad, 9 Juni 2024.

Anggota Komisi VI DPR itu juga menyebut gagasan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) itu akan mengembalikan sistem parlementer di mana presiden dipilih secara tidak langsung, yakni melalui parlemen, bukan oleh rakyat. Dia mengkhawatirkan kondisi ini akan memicu pemerintahan yang otoriter. "Otoritarianisme Orde Baru cukup memberi pelajaran bagi kita," ujarnya. 

Lebih lanjut, Awiek menegaskan bahwa pemilihan presiden yang dilakukan secara tidak langsung itu justru akan menggerus nilai-nilai demokrasi yang telah dicapai lewat Reformasi. "Iklim demokrasi yang sudah dibuka itu jangan diputar kembali," kata dia. 

Tak sampai di situ, Awiek juga menyebut bahwa sampai saat ini belum ada komunikasi antara Bamsoet dengan PPP untuk membicarakan amandemen UUD. Namun, dia menyebut bahwa Bamsoet pernah mengunjuki PPP untuk membahas soal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 2023.