Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di kompleks Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia pada Ahad, 6 April 2025. Pertemuan kedua pemimpin negara itu salah satunya membahas ihwal dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump kepada sejumlah negara Asean.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Momen pertemuan itu dibagikan Anwar Ibrahim melalui akun Instagram-nya @anwaribrahim_my. Dalam pertemuan itu, Prabowo tampak didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami berbincang mengenai isu-isu serantau yang penting," katanya dalam bahasa Melayu, dikutip dari unggahan media sosialnya pada Senin, 7 April 2025.
Anwar Ibrahim tak menjelaskan lebih lanjut isi pembahasan ihwal dampak tarif resiprokal itu yang dibahas empat mata dengan Prabowo. Begitu pula pihak Istana, yang belum memberikan keterangan resmi mengenai percakapan Prabowo dengan Anwar Ibrahim, kemarin.
Selain membahas dampak kebijakan tarif Trump, Prabowo dan Anwar Ibrahim juga berdiskusi tentang misi kemanusiaan. Yaitu tindakan kedua negara dalam membantu korban bencana gempa di Myanmar.
Sebelumnya, Prabowo juga sempat bertukar pandangan ihwal kebijakan tarif Trump dengan empat pemimpin negara anggota Asean secara virtual pada 5 April 2025. Mereka di antaranya ialah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Junior, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.
Diskusi itu menyusul kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang dikeluarkan Presiden Donald Trump pada 2 April lalu. Indonesia terkena tarif resiprokal oleh Amerika Serikat sebesar 32 persen.
Sementara terhadap negara-negara Asean lain, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam terkena tarif resiprokal 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
