Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua umum kelompok relawan Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan aspirasi relawan di daerah untuk mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum partai politik merupakan penilaian yang sah. Namun, kata dia, biar waktu menjawab langkah politik Jokowi ke depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Pak presiden terlalu muda untuk pensiun,” kata Budi Arie, yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 22 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Budi Arie juga tak menampik ada suara yang sudah menyinggung Jokowi segera masuk parpol. Tapi dia enggan membeberkan rencana tersebut.
“Itu hak politik Pak Presiden. Semua terserah Pak Presiden.Pokoknya parpol yang nasionalis dan kerakyatan sesuai Projo. Golkar? Ya apa aja juga bisa. NasDem juga bisa, PAN juga bisa,” kata eks Wakil Menteri Desa ini.
Spekulasi mengenai partai baru Jokowi juga berkembang setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mengakui Jokowi sebagai kader usai persaingan Pilpres 2024. Jokowi dianggap cenderung mendukung Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka.
Sebelum dianggap bukan lagi anggota kader PDIP, Jokowi memang disebut-sebut akan masuk Golkar. Sejumlah laporan yang diterbitkan Koran Tempo dan Majalah Tempo, mengutip sumber, mengatakan Jokowi bisa masuk Golkar untuk mempertahankan kekuasaan lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Baru-baru ini, menantu Jokowi, Bobby Nasution, resmi bergabung dengan Partai Gerindra setelah dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Suami Kahiyang Ayu ini diterima sebagai kader partai bentukan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin petang 20 Mei 2024, untuk mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara.
Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, peluang Jokowi dan putranya Gibran untuk bergabung ke Partai Gerindra masih dimungkinkan. Tetapi secara teori, dinasti politik juga mempertimbangkan faktor perbedaan partai.
"Jokowi bisa iya bisa tidak gabung Gerindra. Dalam terori memang ada dua formula satu keluarga gabung satu partai. Tapi ada juga dinasti yang dipecah ke banyak partai jadi ayah di partai A, ibu B, anak di C," kata Ujang dihubungi pada Rabu, 22 Mei 2024.
Foto 
