Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Puan dan Ganjar Harap Tidak Ada Intervensi saat Pilkada 2024

Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap pelaksanaan Pilkada 2024 bebas dari intervensi. Masyarakat harus diberi ruang tentukan pimpinannya di daerah.

4 September 2024 | 22.55 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato HUT DPR dan laporan kinerja tahun 2023-2024 dalam Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbesar
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato HUT DPR dan laporan kinerja tahun 2023-2024 dalam Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Semarang - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  Puan Maharani, berharap tidak ada intervensi selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Hal itu dia sampaikan setelah konsolidasi di Kantor Dewah Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah pada Rabu, 4 September 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

"Insyaallah Pilkada berjalan jujur, adil, santun, gembira, tidak ada intervensi dari siapa pun," kata putri Ketua Umum PDIP, Megawati Seokarnoputri, tersebut. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurutnya, masyarakat harus diberikan ruang untuk menentukan sendiri pimpinannya di daerah masing-masing. "Biar rakyat yang memilih," ujar Puan.

Hal senada juga disampaikan politikus PDIP lainnya, Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, terjadi ketakutan di masyarakat dan kepercayaan terhadap lembaga publik menurun.

"Mereka yang tidak bertugas dalam Pemilu, kembalilah kepada fungsi masing-masing. Jangan terus campur," kata mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut. "Maka model-model tekanan hilangkan."

Dia mengaku mengikuti peristiwa hukum di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. "Dari PDI Perjuangan sudah mendaftar, tersangka, dan ditahan. Padahal ketentuan dari Kapolri itu tidak boleh," tuturnya.

Menurut dia, kejadian tersebut merupakan bentuk campur tahan lembaga lain dalam proses pemilihan umum. "Kalau seperti ini menjadi intimidasi politik yang tidak bagus," ucap dia.

Jamal Abdun Nashr

Jamal Abdun Nashr

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus