Optimisme Dua Kubu Menjelang Putusan Sengketa Pilpres

Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Iwan Tarigan, mengatakan Anies dan Muhaimin akan berangkat ke Mahkamah Konstitusi dari rumah pemenangan Amin di Jalan Diponegoro X, Menteng, Jakarta Pusat, pukul 07.00 WIB. Iwan mengatakan tidak ada pengerahan dan aksi massa dari Timnas Amin untuk berdemonstrasi ke Mahkamah Konstitusi. Namun ia menyebutkan relawan Amin ada kemungkinan bergerak secara independen.

“Timnas AMIN tidak ada perintah pengerahan massa atau demo. Tapi info yang kami dapatkan, relawan Amin, yang bergerak secara independen, akan turun ke Mahkamah Konstitusi,” kata Iwan kepada Tempo, kemarin.

Billy David Nerotumelina, juga juru bicara Timnas Amin, optimistis Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan seluruh petitum permohonan tim hukum Amin. Sebab, kata dia, semua fakta telah disampaikan secara komprehensif selama persidangan sengketa pilpres. Adapun petitum pasangan calon nomor urut satu ini meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran dari Pemilu 2024. Kemudian mereka meminta pemungutan suara ulang tanpa Prabowo-Gibran. “Semua bukti, keterangan saksi dan ahli serta dalil dan dokumen kesimpulan, sudah disampaikan secara komprehensif,” ujar Billy saat dihubungi, kemarin.

Billy juga yakin tidak akan ada pihak yang mengintervensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan. Ia mengatakan percaya pada integritas hakim konstitusi untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 tersebut.

Ketua Tim Hukum Amin, Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi apabila tidak mengabulkan petitum mereka. “Kami akan menghormati apa pun putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Ari Yusuf melalui pesan tertulis, kemarin. 

Dia optimistis permohonan bakal dikabulkan setelah melihat fakta persidangan. Ia menyebutkan indikasi keyakinannya muncul setelah hakim konstitusi memanggil empat menteri Presiden Joko Widodo. Selain itu, cara hakim yang tajam menggali keterangan dari para menteri membuktikan bahwa hakim sungguh-sungguh memeriksa perkara ini.

Majelis hakim konstitusi pada Jumat, 5 April lalu, memeriksa empat menteri, yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selama persidangan sengketa tersebut, majelis hakim konstitusi menanyakan ihwal adanya penyaluran bansos hingga menjelang Pemilu 2024. “Kalau mereka berani, insya Allah putusannya sesuai dengan harapan. Tapi, kalau tidak ada keberanian, ya, susah,” ucap Ari Yusuf.

Dihubungi secara terpisah, pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md. juga menyatakan akan hadir secara langsung dalam pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi. Anggota Kedeputian Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto, mengkonfirmasi kehadiran keduanya.

Staf Mahfud Md., Rizal Mustari, mengatakan Mahfud dan Ganjar akan berangkat ke Mahkamah Konstitusi dari Hotel Mandarin sekitar pukul 08.00 WIB. “Setelah dari Mahkamah Konstitusi, mereka akan menggelar konferensi pers di Teuku Umar, yang diestimasi sekitar pukul 12.00 WIB,” ujar Rizal dalam pesan pendek kepada Tempo.

Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, mengakui pihaknya belum memikirkan langkah selanjutnya apabila permohonan sengketa pilpres mereka ditolak majelis hakim konstitusi. Chico optimistis permohonan pasangan calon nomor urut tiga itu akan dikabulkan hakim. 

Optimisme yang sama disampaikan Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Dia yakin permohonan mereka dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Keyakinan Todung ini dikuatkan oleh bukti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menilai putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 melanggar etik. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diketok Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman disebut-sebut melanggengkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Anwar adalah ipar Presiden Joko Widodo. Setelah putusan itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi etik kepada Anwar, yakni pencopotan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan dilarang menangani sengketa pilpres 2024. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan juga disebut tidak mengubah peraturan internal setelah keluarnya putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. KPU kemudian menerima pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran.

Todung Mulya mengatakan proses dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu melanggar etik sehingga penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden seharusnya dianulir. Bahkan Anwar Usman, yang tak lain paman Gibran, telah dicopot dari jabatannya karena konflik kepentingan. “Putusan itu pun tidak dikoreksi oleh KPU,” kata Todung.

Civitas akademica Universitas Gadjah Mada menyatakan sikap saat acara bertajuk “Kartini Bangkit: Mengawal Putusan MK untuk Demokrasi Indonesia” di Balairung UGM, Sleman, DI Yogyakarta, 21 April 2024. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Kubu pasangan calon Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait dalam sengketa tersebut belum dipastikan menghadiri sidang putusan pada Senin ini. Wakil ketua tim hukum pasangan Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid, mengatakan kepastian hadir atau tidaknya Prabowo mesti dikoordinasikan lebih dulu dengan ketua tim hukum Yusril Ihza Mahendra. 

Fahri mengatakan dalam sidang-sidang sebelumnya Prabowo memang tidak pernah hadir langsung ke MK dan diwakili sepenuhnya oleh tim kuasa hukum. Apalagi, kata dia, kehadiran pasangan Prabowo-Gibran bukan kewajiban sehingga semua urusan persidangan diwakili oleh tim kuasa hukum. “Untuk agenda Senin besok, kami akan segera informasikan,” ujar Fahri, kemarin.

Sekretaris Tim Kerja Strategis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Idrus Marham, mengingatkan para pendukung pasangan calon nomor urut dua agar tidak berdemonstrasi saat MK membacakan putusan. Larangan bagi para pendukung untuk menggelar aksi demo itu merupakan perintah langsung Prabowo.

Idrus mengungkapkan alasan Prabowo melarang pendukungnya turun ke jalan. Menurut dia, Prabowo ingin menjaga masyarakat tetap tenang dan kondusif. Dia juga percaya para hakim konstitusi akan menghasilkan putusan yang adil. “Kalau para pendukung turun menggelar aksi, itu sama saja tidak percaya kepada MK. Kita harus percaya, MK adalah lembaga yang independen, yang mandiri dalam memutus perkara,” kata Idrus, kemarin.

Putusan Dua Perkara Sekaligus Dibacakan

Dalam kesempatan terpisah, juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, mengatakan agenda sidang pembacaan putusan akan digelar pada Senin, sekitar pukul 09.00 WIB. Ia mengatakan MK memberikan kuota sebanyak 14 kursi kepada tiap pihak untuk hadir dalam sidang pembacaan putusan tersebut. 

Majelis hakim konstitusi akan menggabungkan pembacaan putusan yang diajukan dua kubu dalam permohonan sengketa pilpres tersebut. “Putusan dibacakan untuk dua perkara sekaligus,” ujar Fajar saat ditemui di gedung MK, kemarin. Fajar juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan di sekitar jalan menuju hingga sekeliling kompleks MK. 

Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan pasukan gabungan TNI-Polri menyiagakan 7.783 personel yang dibantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan. Susatyo mengatakan ribuan personel gabungan ini akan dibagi di beberapa titik rawan tempat massa berunjuk rasa yang akan melintas di sekitar gedung MK. “Rekayasa lalu lintas nantinya bersifat situasional bergantung pada kondisi di lapangan,” kata Susatyo lewat keterangan tertulisnya, kemarin.

Rekayasa lalu lintas yang disiapkan antara lain lampu lalu lintas Harmoni yang mengarah ke Jalan Merdeka Barat ditutup dan dialihkan ke Jalan Kesehatan. Kemudian Jalan Perwira yang mengarah ke Jalan Merdeka Utara ditutup dan diarahkan ke arah Masjid Istiqlal serta Lapangan Banteng. Lalu lampu lalu lintas Thamrin ditutup dan dialihkan ke Jalan Kebon Sirih yang mengarah ke Jalan Abdul Muis dan Tugu Tani.

“Seluruh personel yang terlibat pengamanan tidak satu pun menggunakan senjata api, bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur. Semua perintah dan kendali dari saya,” ujar Susatyo.